Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sikap Partai Politik Tanggapi Wacana Ambang Batas Parlemen 5 Persen...

Kompas.com - 15/01/2020, 10:43 WIB
Dani Prabowo,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.comAmbang batas parlemen atau parliamentary threshold diusulkan naik dari 4 persen menjadi 5 persen. Sejumlah politisi partai politik pun bereaksi atas usulan yang muncul dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan itu.

Ada yang pro, tapi tak sedikit yang kontra.

Berikut rangkumannya:

PKS

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, misalnya. Dia menyatakan bahwa kenaikan ambang batas parlemen akan semakin menyehatkan iklim demokrasi di Tanah Air.

Bahkan, ia berpendapat agar kenaikan ambang batas tersebut dapat lebih tinggi.

"PKS pada posisi lebih advance, kami lagi berharap 7 persen," ucap Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Baca juga: PKS Dukung PDI-P Soal Kenaikan Ambang Batas Parlemen Jadi 5 Persen, tapi...

PKS sendiri berhasil mengantongi 11,49 juta suara saat Pemilu 2019 lalu. Perolehan ini setara 8,21 persen dari total suara nasional.

Meski sepakat untuk naik, di lain pihak Mardani berharap agar ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dapat diturunkan dari posisinya saat ini yaitu 20 persen.

Alasannya, agar semakin banyak calon yang bisa dimajukan pada kontestasi tersebut.

Partai Demokrat

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menilai, ambang batas parlemen yang telah berlaku saat ini sudah cukup baik.

Bahkan, ambang batas tersebut telah mampu membuat partai yang sebelumnya berhasil lolos ke Senayan menjadi tidak lolos.

Baca juga: Waketum Demokrat: Berat bagi Parpol untuk Penuhi Parliamentary Threshold 5 Persen

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com