KPU Ungkap Dinamika Saat Penetapan PAW, Pilih Riezky Aprilia dan Tolak Harun Masiku

Kompas.com - 10/01/2020, 15:43 WIB
Ketua KPU Arief Budiman memberi keterangan pers usai bertemu pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (8/1/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua KPU Arief Budiman memberi keterangan pers usai bertemu pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (8/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU), Arief Budiman mengatakan, politisi PDI Perjuangan Harun Masiku bukan merupakan calon anggota (caleg) DPR RI terpilih dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan (Sumsel) I.

Sehingga, Harun Masiku saat ini tidak memiliki hak sebagai anggota DPR RI terpilih.

"Harun itu kan caleg yang ada dalam daftar caleg. Kan dia bukan calon yang terpilih. Calon terpilihnya kan yang lain. Harun perolehan suaranya peringkat ke-5, " ujar Arief di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).

Arief lantas mengungkapkan kondisi saat PDI-Perjuangan mengajukan uji materi Peraturan PU Nomor 3 Tahun 2019 ke Mahkamah Agung (MA).

Baca juga: Perludem Nilai PDI-P dan KPU Beda Tafsiran Hukum soal PAW DPR RI

Alasan tolak Harun

Saat MA memutuskan mengabulkan uji materi, hal ini dikirimkan ke KPU sebagai dasar meminta Harun Masiku menjadi pengganti antar-waktu untuk anggota legistatif terpilih yang meninggal dunia, Nazarudin Kiemas.

"Putusan itu dikirim ke kami sekaligus permohonannya berdasarkan itu. Sudah kami jelaskan enggak bisa. Lalu dikirimkan ke MA, keluarlah fatwa MA. Nah itu kami sudah jawab lagi. Sebenarnya surat sebelumnya sudah konsisten (menolak)," ucap Arief.

Arief lantas disinggung apakah Wahyu Setiawan pernah memberikan pandangan berbeda dalam rapat pleno penetapan anggota DPR RI terpilih dari dapil I Sumsel.

Menurut Arief, tidak ada penyampaian pendapat berbeda dari Wahyu Setiawan.

"Seingat saya untuk kasus ini enggak ada pandangan berbeda. Sepanjang yang saya ingat tiga kali itu enggak ada yang berbeda," ucap Arief

Baca juga: Tolak Harun Masiku Jadi Anggota DPR, Ini Dasar Hukum KPU...

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem: Jika Terjadi Pemburukan di Zona Hijau, Pembelajaran Tatap Muka Harus Dihentikan

Nadiem: Jika Terjadi Pemburukan di Zona Hijau, Pembelajaran Tatap Muka Harus Dihentikan

Nasional
Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

Nasional
Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Nasional
Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Nasional
Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Nasional
Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Nasional
Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Nasional
Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

Nasional
Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Nasional
Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Nasional
Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X