Mendagri Minta Kesbangpol Antisipasi Potensi Konflik Pilkada 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Indonesia mengantisipasi potensi konflik yang mungkin terjadi pada Pilkada 2020 mendatang.

Menurut Tito, kontestasi politik serupa pilkada erat kaitannya dengan potensi konflik sehingga patut diantisipasi.

"Tahun ini kita menghadapi 270 pilkada, artinya akan mengandung potensi konflik," ujar Tito saat membuka Rakor Kesbangpol di Gedung F Kemendagri, Jakarta, Kamis (09/01/2020) sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemendagri.

Baca juga: Jelang Pilkada 2020, Petahana Dilarang Mutasi Pejabat, Ada Sanksi yang Menunggu

"Kita harus bisa mengelola demokrasi ini (agar) tidak meledak menjadi potensi konflik, kekerasan, apalagi menimbulkan korban," lanjut dia.

Mantan Kapolri itu mengatakan bahwa Kesbangpol sangat memiliki peranan dalam menjaga stabilitas dan keamanan di daerah.

Ia mengingatkan bahwa stabilitas dan keamanan sangat dibutuhkan demi pembangunan, baik pusat maupun daerah.

"Jaga betul situasi keamanan politik dan keamanan. Politik terganggu pasti keamanan terdampak, karena politik melibatkan massa, jadi politik dan keamanan harus kita jaga supaya tetap landai terus," ujar Tito.

"Ada konflik sedikit cepat pro-aktif, selesaikan, bantu mediasi," lanjut dia.

Baca juga: Menko Polhukam: Penangkapan Komisioner KPU Tak Ganggu Pilkada 2020

Tidak hanya itu, Tito juga menyebutkan, Kesbangpol berperan penting di dalam menjaga stabilitas keamanan untuk menjaga investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Sementara,kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Tito meminta agar mereka responsif terhadap potensi konflik sosial yang terjadi, utamanya jelang pilkada nanti.

Caranya adalah dengan melakukan sejumlah aksi strategis untuk melakukan pencegahan.