Mendagri Minta Kesbangpol Antisipasi Potensi Konflik Pilkada 2020

Kompas.com - 09/01/2020, 17:51 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai menghadiri Mukernas V PPP di Hotel Grand Sahid Jaya, Sabtu (14/12/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai menghadiri Mukernas V PPP di Hotel Grand Sahid Jaya, Sabtu (14/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Indonesia mengantisipasi potensi konflik yang mungkin terjadi pada Pilkada 2020 mendatang.

Menurut Tito, kontestasi politik serupa pilkada erat kaitannya dengan potensi konflik sehingga patut diantisipasi.

"Tahun ini kita menghadapi 270 pilkada, artinya akan mengandung potensi konflik," ujar Tito saat membuka Rakor Kesbangpol di Gedung F Kemendagri, Jakarta, Kamis (09/01/2020) sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemendagri.

Baca juga: Jelang Pilkada 2020, Petahana Dilarang Mutasi Pejabat, Ada Sanksi yang Menunggu


"Kita harus bisa mengelola demokrasi ini (agar) tidak meledak menjadi potensi konflik, kekerasan, apalagi menimbulkan korban," lanjut dia.

Mantan Kapolri itu mengatakan bahwa Kesbangpol sangat memiliki peranan dalam menjaga stabilitas dan keamanan di daerah.

Ia mengingatkan bahwa stabilitas dan keamanan sangat dibutuhkan demi pembangunan, baik pusat maupun daerah.

"Jaga betul situasi keamanan politik dan keamanan. Politik terganggu pasti keamanan terdampak, karena politik melibatkan massa, jadi politik dan keamanan harus kita jaga supaya tetap landai terus," ujar Tito.

"Ada konflik sedikit cepat pro-aktif, selesaikan, bantu mediasi," lanjut dia.

Baca juga: Menko Polhukam: Penangkapan Komisioner KPU Tak Ganggu Pilkada 2020

Tidak hanya itu, Tito juga menyebutkan, Kesbangpol berperan penting di dalam menjaga stabilitas keamanan untuk menjaga investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Sementara,kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Tito meminta agar mereka responsif terhadap potensi konflik sosial yang terjadi, utamanya jelang pilkada nanti.

Caranya adalah dengan melakukan sejumlah aksi strategis untuk melakukan pencegahan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD Ungkap Gejala Hancurnya Sebuah Negara

Mahfud MD Ungkap Gejala Hancurnya Sebuah Negara

Nasional
Publik Lebih Puas Kinerja Menteri daripada Wapres, PAN: Peran Ma'ruf Belum Kelihatan

Publik Lebih Puas Kinerja Menteri daripada Wapres, PAN: Peran Ma'ruf Belum Kelihatan

Nasional
Jaksa Agung Akui Penegakkan Hukum di Indonesia Belum Penuhi Rasa Keadilan

Jaksa Agung Akui Penegakkan Hukum di Indonesia Belum Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
KPK Lelang 3 Mobil Rampasan dari Koruptor, Apa Saja?

KPK Lelang 3 Mobil Rampasan dari Koruptor, Apa Saja?

Nasional
Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

Nasional
Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

Nasional
Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Nasional
Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya

Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya

Nasional
Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Nasional
Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Nasional
Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Nasional
Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Nasional
Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Nasional
MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X