Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Komisioner KPU Ditangkap KPK | Tanggapan Anies soal Instruksi Jokowi

Kompas.com - 09/01/2020, 08:21 WIB
Dani Prabowo,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah pengusutan perkara dugaan suap yang menjerat Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melaksanakan operasi tangkap tangan.

Kali ini, OTT dilakukan terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Kabar penangkapan Wahyu Setiawan oleh lembaga antirasuah itu menjadi informasi yang paling banyak dibaca di desk Nasional Kompas.com, Rabu (8/1/2020).

Selain penangkapan Wahyu, kabar lain yang tak kalah menarik yakni tanggapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terhadap instruksi yang diberikan Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan program normalisasi atau naturalisasi sungai.

Berikut selengkapnya:

1. Komisioner KPU ditangkap KPK

Kabar penangkapan Wahyu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi awak media, Rabu petang.

"Iya tadi siang KPK ada giat OTT kepada yang diduga seorang komisioner KPU berinisial WS," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada wartawan, Rabu petang.

Hal senada juga disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri. Menurut Firli, KPK menangkap pemberi dan penerima suap dalam OTT tersebut.

"Pemberi dan penerima suap kita tangkap. Komisioner KPU atas nama WS," ujar Firli.

Baca juga: OTT, KPK Tangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan

Usai kabar penangkapan tersebut, Ketua KPU Arief Budiman langsung mendatangi KPK untuk meminta klarifikasi.

Dalam pertemuan dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Arief mendapat informasi bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap salah satu komisioner KPU.

2. Tanggapan Gubernur DKI atas instruksi Presiden

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan, normalisasi dan naturalisasi merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Hal itu diungkapkan Anies saat dimintai tanggapan atas instruksi Presiden Jokowi agar dirinya segera menormalisasi seluruh sungai yang ada di Jakarta.

"Nanti sama Pak Menteri. Itu programnya program Pak Menteri," kata Anies setelah rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2020) petang.

Menurut Anies Baswedan, saat ini Pemprov DKI masih fokus pada penanganan korban banjir.

Sementara itu, normalisasi dan naturalisasi sungai merupakan proyek jangka panjang yang perlu dilakukan bersama-sama Kementerian PUPR.

"Jadi memang pada akhirnya kita sama-sama supaya komprehensif dari hulu sampai hilir. Pelebaran sungai itu kita cuma bicara di hilir," kata dia.

Baca juga: Diminta Jokowi Normalisasi Sungai, Anies: Kita Sama-sama supaya Komprehensif

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com