[POPULER NASIONAL] Komisioner KPU Ditangkap KPK | Tanggapan Anies soal Instruksi Jokowi

Kali ini, OTT dilakukan terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Kabar penangkapan Wahyu Setiawan oleh lembaga antirasuah itu menjadi informasi yang paling banyak dibaca di desk Nasional Kompas.com, Rabu (8/1/2020).

Selain penangkapan Wahyu, kabar lain yang tak kalah menarik yakni tanggapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terhadap instruksi yang diberikan Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan program normalisasi atau naturalisasi sungai.

Berikut selengkapnya:

1. Komisioner KPU ditangkap KPK

Kabar penangkapan Wahyu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi awak media, Rabu petang.

"Iya tadi siang KPK ada giat OTT kepada yang diduga seorang komisioner KPU berinisial WS," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada wartawan, Rabu petang.

Hal senada juga disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri. Menurut Firli, KPK menangkap pemberi dan penerima suap dalam OTT tersebut.

"Pemberi dan penerima suap kita tangkap. Komisioner KPU atas nama WS," ujar Firli.

Usai kabar penangkapan tersebut, Ketua KPU Arief Budiman langsung mendatangi KPK untuk meminta klarifikasi.

Dalam pertemuan dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Arief mendapat informasi bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap salah satu komisioner KPU.

2. Tanggapan Gubernur DKI atas instruksi Presiden

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan, normalisasi dan naturalisasi merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Hal itu diungkapkan Anies saat dimintai tanggapan atas instruksi Presiden Jokowi agar dirinya segera menormalisasi seluruh sungai yang ada di Jakarta.

"Nanti sama Pak Menteri. Itu programnya program Pak Menteri," kata Anies setelah rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2020) petang.

Menurut Anies Baswedan, saat ini Pemprov DKI masih fokus pada penanganan korban banjir.

Sementara itu, normalisasi dan naturalisasi sungai merupakan proyek jangka panjang yang perlu dilakukan bersama-sama Kementerian PUPR.

"Jadi memang pada akhirnya kita sama-sama supaya komprehensif dari hulu sampai hilir. Pelebaran sungai itu kita cuma bicara di hilir," kata dia.