Kumpulkan Menteri, Menko Polhukam Mahfud MD Bahas Konflik Natuna

Kompas.com - 03/01/2020, 14:03 WIB
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tiba di di Kantor Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariMenteri Pertahanan Prabowo Subianto tiba di di Kantor Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menko Polhukam) Mahfud MD menggelar rapat bersama sejumlah kementerian/lembaga terkait kapal- kapal asing yang bebas masuk Natuna di Kantor Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020).

Sejumlah kementerian/lembaga yang diundang yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Bakamla, Panglima TNI, Perwakilan Polri (Kabaharkam).

Berdasarkan jadwal Menko Polhukam, rapat tersebut membahas tentang banyaknya kapal asing yang memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Pantuan Kompas.com, sejumlah petinggi lembaga terkait juga telah tiba di Kantor Kemenko Polhukam. 

Baca juga: 5 Fakta Penangkapan Kapal Pencuri Ikan di Perairan Natuna, Kapal Milik Vietnam hingga 2 Nelayan Tertembak

Di antaranya ada Kepala Bakamla RI, Laksamana Madya (Laksdya) Achmad Taufieqoerrochman, Kabaharkam Agus Adrianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Siwi Sukma Adji.

Kemudian, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Seluruh menteri dan kepala instansi yang tiba di Kantor Kemenko Polhukam langsung masuk dalam ruang rapat.

Sebelumnya diketahui, kapal asing milik China terpantau memasuki wilayah Perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Kapal tersebut terkonfirmasi melakukan pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan melakukan kegiatan penangkapan ikan ilegal.

Coast Guard China juga dinilai telah melanggar kedaulatan Indonesia di Perairan Natuna.

Baca juga: Curi Ikan di Perairan Natuna, Edhy Prabowo: 2 Nelayan Vietnam Tertembak Kaki dan Pipinya



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebut Penembakan Laskar FPI Bukan Pelanggaran HAM Berat, Ini Penjelasan Mahfud

Sebut Penembakan Laskar FPI Bukan Pelanggaran HAM Berat, Ini Penjelasan Mahfud

Nasional
BPOM: Tak Semua Vaksin Covid-19 yang Dapat Izin Penggunaan Harus Diuji Klinis di Indonesia

BPOM: Tak Semua Vaksin Covid-19 yang Dapat Izin Penggunaan Harus Diuji Klinis di Indonesia

Nasional
Temui Pimpinan LDII, Kapolri Bahas Soal Dai Kamtibmas

Temui Pimpinan LDII, Kapolri Bahas Soal Dai Kamtibmas

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021, RUU Pemilu Dikeluarkan

Baleg DPR Tetapkan 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021, RUU Pemilu Dikeluarkan

Nasional
BPOM: Vaksin Covid-19 AstraZeneca Bisa Diberikan kepada Lansia

BPOM: Vaksin Covid-19 AstraZeneca Bisa Diberikan kepada Lansia

Nasional
Penetapan Tersangka 6 Laskar FPI Jadi Tertawaan, Mahfud MD: Itu Konstruksi Hukum

Penetapan Tersangka 6 Laskar FPI Jadi Tertawaan, Mahfud MD: Itu Konstruksi Hukum

Nasional
Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Dinilai Belum Memadai

Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Dinilai Belum Memadai

Nasional
Cita Citata hingga Achsanul Qosasi Disebut dalam Sidang Kasus Dugaan Bansos, Ini Kata KPK

Cita Citata hingga Achsanul Qosasi Disebut dalam Sidang Kasus Dugaan Bansos, Ini Kata KPK

Nasional
Mensos Risma Ingin Tangani Pandemi Tanpa Bebani APBN Lebih Banyak Lagi

Mensos Risma Ingin Tangani Pandemi Tanpa Bebani APBN Lebih Banyak Lagi

Nasional
Pemerintah Siapkan Jaminan Keamanan untuk Penyelenggaraan PON dan Peparnas di Papua

Pemerintah Siapkan Jaminan Keamanan untuk Penyelenggaraan PON dan Peparnas di Papua

Nasional
Soal Tewasnya 6 Laskar FPI, Mahfud: Presiden Sudah Minta Komnas HAM Bekerja

Soal Tewasnya 6 Laskar FPI, Mahfud: Presiden Sudah Minta Komnas HAM Bekerja

Nasional
Perkuat Pertahanan Nasional, Kemhan Ciptakan Kendaraan Khusus Pusat Komando MCCV

Perkuat Pertahanan Nasional, Kemhan Ciptakan Kendaraan Khusus Pusat Komando MCCV

Nasional
Mahfud MD: Jika Ada Bukti Penembakan 6 Laskar FPI Pelanggaran HAM Berat, Sampaikan

Mahfud MD: Jika Ada Bukti Penembakan 6 Laskar FPI Pelanggaran HAM Berat, Sampaikan

Nasional
BPOM: Efikasi Vaksin Covid-19 AstraZeneca Sebesar 62,1 Persen

BPOM: Efikasi Vaksin Covid-19 AstraZeneca Sebesar 62,1 Persen

Nasional
KPK Panggil Dirut PT Bhumi Prasaja Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Citra Satelit

KPK Panggil Dirut PT Bhumi Prasaja Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Citra Satelit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X