Penanganan Banjir Jabodetabek: Evakuasi Warga, Modifikasi Cuaca hingga Peringatan Cuaca Ekstrem

Kompas.com - 03/01/2020, 08:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek sejak Selasa (31/12/2019) sore hingga Rabu (1/1/2020) membuat sejumlah titik tergenang banjir.

Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo menyampaikan, setidaknya lebih dari 35.000 orang mengungsi akibat banjir Jakarta pada Rabu (1/1/2020).

Menurut Agus, banjir yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya terjadi akibat volume hujan yang tinggi.

Jebolnya tanggul dan sedimentasi sungai, tambahnya, turut memperparah dampak banjir.

"Hingga 2 Januari 2020 pukul 12.00 WIB, sebanyak 35.557 orang di wilayah Jakarta yang mengungsi," ujarnya kepada Kompas.com, Kamis (2/1/2020).

Perincian pengungsi akibat banjir Jakarta yakni 1.103 orang di Jakarta Barat, 2.413 orang di Jakarta Pusat, 19.089 orang di Jakarta Selatan serta di Jakarta Timur sebanyak 12.952 orang.

Berdasarkan data terakhir BNPB, tercatat jumlah korban meninggal dunia akibat banjir Jabodetabek mencapai 30 orang.

Adapun, 17 orang korban meninggal disebabkan karena terseret arus, tertimbun longsor, tersengat listrik dan hipotermia.

"Data dikumpulkan oleh BNPB dari Pusat Krisis Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BPBD, TNI, POLRI, dan sumber lainnya. Sampai dengan pukul 21.00 WIB jumlah korban meninggal akibat banjir adalah 30 orang," kata Agus.

Baca juga: BNPB Sebut Jumlah Korban Meninggal Dunia Akibat Banjir Jabodetabek 30 Orang

Korban meninggal terbanyak berada di Kabupaten Bogor yakni 11 orang. Adapun korban meninggal di Jakarta Timur sebanyak tujuh orang.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Bersurat ke DPR soal Pemekaran Wilayah, MRP Anggap Kekhususan Papua Dilenyapkan

Jokowi Bersurat ke DPR soal Pemekaran Wilayah, MRP Anggap Kekhususan Papua Dilenyapkan

Nasional
Politikus PDI-P Anggap Tak Tepat Penunjukan Luhut Urusi Polemik Minyak Goreng

Politikus PDI-P Anggap Tak Tepat Penunjukan Luhut Urusi Polemik Minyak Goreng

Nasional
 Jokowi Disebut Beri Sinyal Dukungan ke Ganjar, tapi Sadar Politik Itu Dinamis

Jokowi Disebut Beri Sinyal Dukungan ke Ganjar, tapi Sadar Politik Itu Dinamis

Nasional
PPKM Jawa-Bali dan Daerah Lain Diperpanjang, Masyarakat Boleh Lepas Masker di Area Terbuka dan Tak Padat

PPKM Jawa-Bali dan Daerah Lain Diperpanjang, Masyarakat Boleh Lepas Masker di Area Terbuka dan Tak Padat

Nasional
Komisi I DPR Kembali Bahas RUU PDP, Cari Titik Temu Soal Lembaga Pengawas

Komisi I DPR Kembali Bahas RUU PDP, Cari Titik Temu Soal Lembaga Pengawas

Nasional
KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

Nasional
Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Nasional
Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat 'Restorative Justice'

Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat "Restorative Justice"

Nasional
Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Nasional
Jokowi Disebut Berpotensi Jadi 'King Maker' pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Jokowi Disebut Berpotensi Jadi "King Maker" pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Nasional
DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode 'Omnibus Law'

DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode "Omnibus Law"

Nasional
45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

Nasional
'Exercise' Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

"Exercise" Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

Nasional
Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.