Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/01/2020, 19:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Edy Sofyan mengungkapkan, mantan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun punya kebiasaan bagi-bagi uang saat berkunjung ke pulau-pulau untuk menemui warga.

Menurut Edy, uang yang dibagi-bagikan ke warga termasuk uang Rp Rp 45 juta yang diperoleh Nurdin melalui Edy dari Abu Bakar dan Kock Meng.

Adapun Abu Bakar dan Kock Meng merupakan pihak yang mengurus izin pemanfaatan ruang laut di wilayah Kepri.

Hal itu disampaikan Edy saat bersaksi untuk Nurdin, terdakwa kasus dugaan suap terkait izin pemanfaatan ruang laut dan penerimaan gratifikasi.

"Saya laporkan (penerimaan uangnya) ke Pak Gubernur, seingat saya waktu ke rumah dinas beliau ada bantuan Rp 45 juta dan beliau mengarahkan uang itu dibawa ke pulau saja dibagikan," kata Edy di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (2/1/2020).

Baca juga: Terungkap! DPRD Kepri Pernah Larang Reklamasi, tetapi Diterobos Nurdin

Edy teringat kunjungan Nurdin di wilayah Kabupaten Karimun. Ia mengaku selalu mendampingi Nurdin setiap berkunjung ke pulau menemui warga.

Biasanya, kata Edy, warga yang dikunjungi sudah bersiap menyambut Nurdin di pelabuhan kecil.

"Masyarakat sudah tahu dan menyambut menunggu di pelabuhan kecil, sampai ke masjid. Pak Gub (Nurdin) biasanya dari pelabuhan langsung ke masjid. Jadi ibu-ibu sampai anak-anak ramai menunggu. Dan kebiasaan Pak Gubernur adalah berbagi uang di situ," kata Edy.

Menurut Edy, awalnya Nurdin sudah menyiapkan uang dari kocek pribadi untuk dibagikan ke warga.

Ketika tidak cukup, Edy langsung menyerahkan sebagian uang dari Abu Bakar dan Kock Meng itu untuk digunakan Nurdin dan dibagikan ke warga.

"Beliau biasanya bagi uang beliau dulu, tapi pasti enggak cukup kan, karena orang kalau di desa bisa 100-an lebih. Akhirnya nanti saya yang mendekati beliau memberikan uang ke tangan beliau dan beliau langsung membagikan, dilanjutkan," kata dia.

Edy mengatakan, uang Rp 45 juta itu juga sebagian dimanfaatkan untuk biaya lainnya, seperti biaya makan siang rombongan Nurdin.

Dalam perkara ini, Nurdin Basirun didakwa menerima suap sebesar Rp 45 juta dan 11.000 dollar Singapura secara bertahap terkait izin prinsip pemanfaatan ruang laut di wilayah Kepri.

Menurut jaksa, suap itu diberikan pengusaha Kock Meng bersama-sama temannya bernama Abu Bakar dan Johanes Kodrat.

Baca juga: Saksi Sebut Nurdin Basirun Kerap Terima Uang dari Pengusaha dan Kadis

Uang itu diberikan melalui Edy Sofyan selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau dan Budy Hartono selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau.

Selain itu, ia juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 4,22 miliar dari berbagai pihak dalam kurun waktu 2016-2019 selama masa jabatannya.

Menurut jaksa, sumber gratifikasi itu berasal dari pemberian sejumlah pengusaha terkait penerbitan izin prinsip pemanfaatan ruang laut, izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi.

Jaksa juga menyebutkan penerimaan gratifikasi itu juga berasal dari para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Kepri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lukas Enembe Tulis Surat untuk Firli Bahuri, Tagih Janji Saat di Papua

Lukas Enembe Tulis Surat untuk Firli Bahuri, Tagih Janji Saat di Papua

Nasional
Kasus Omicron XBB 1.5 atau Kraken Bertambah, Ditemukan di Pamulang Tangsel

Kasus Omicron XBB 1.5 atau Kraken Bertambah, Ditemukan di Pamulang Tangsel

Nasional
Lebih Pilih Ketemu Golkar ketimbang PKS-Demokrat, Surya Paloh: Prioritas, Ada Romantisme

Lebih Pilih Ketemu Golkar ketimbang PKS-Demokrat, Surya Paloh: Prioritas, Ada Romantisme

Nasional
Calonkan Diri Jadi Ketum PSSI, Erick Thohir: Kalau Enggak Terpilih, Fokus Lagi ke BUMN

Calonkan Diri Jadi Ketum PSSI, Erick Thohir: Kalau Enggak Terpilih, Fokus Lagi ke BUMN

Nasional
Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Pimpinan Komisi II DPR: Apa Provinsinya Dihapus?

Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Pimpinan Komisi II DPR: Apa Provinsinya Dihapus?

Nasional
Jokowi Berangkat ke Bali, Bagaimana Nasib 'Reshuffle' Rabu Pon ?

Jokowi Berangkat ke Bali, Bagaimana Nasib "Reshuffle" Rabu Pon ?

Nasional
Gerindra Nilai Kurang Tepat jika Capres Dikaitkan dengan Presiden: Itu Hak Gabungan Parpol

Gerindra Nilai Kurang Tepat jika Capres Dikaitkan dengan Presiden: Itu Hak Gabungan Parpol

Nasional
Nasdem Ingin Lakukan Pertemuan dengan PDI-P, Surya Paloh: Kapan Bu Mega Ada Waktu?

Nasdem Ingin Lakukan Pertemuan dengan PDI-P, Surya Paloh: Kapan Bu Mega Ada Waktu?

Nasional
Menanti Putusan Eliezer: Progresif untuk Keadilan

Menanti Putusan Eliezer: Progresif untuk Keadilan

Nasional
MUI: Subsidi Biaya Haji Tak Boleh Pakai Uang Jemaah yang Belum Berangkat

MUI: Subsidi Biaya Haji Tak Boleh Pakai Uang Jemaah yang Belum Berangkat

Nasional
Bertemu Airlangga, Surya Paloh Sebut atas Inisiatif Sendiri, Bukan Perintah Jokowi

Bertemu Airlangga, Surya Paloh Sebut atas Inisiatif Sendiri, Bukan Perintah Jokowi

Nasional
Surya Paloh Buka Kemungkinan Nasdem Berkoalisi dengan KIB

Surya Paloh Buka Kemungkinan Nasdem Berkoalisi dengan KIB

Nasional
Minta Jokowi Copot Kepala BRIN, Anggota DPR: Konsolidasi Program dan Anggaran Tak Jalan!

Minta Jokowi Copot Kepala BRIN, Anggota DPR: Konsolidasi Program dan Anggaran Tak Jalan!

Nasional
Asops Kapolri Sebut Manajemen Risiko di Stadion GBK Belum Maksimal

Asops Kapolri Sebut Manajemen Risiko di Stadion GBK Belum Maksimal

Nasional
Singgung Perjanjian Saat Pilgub DKI, Gerindra Dinilai Tengah 'Menyerang' Anies

Singgung Perjanjian Saat Pilgub DKI, Gerindra Dinilai Tengah "Menyerang" Anies

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.