Saksi Sebut Nurdin Basirun Punya Kebiasaan Bagi-bagi Uang

Menurut Edy, uang yang dibagi-bagikan ke warga termasuk uang Rp Rp 45 juta yang diperoleh Nurdin melalui Edy dari Abu Bakar dan Kock Meng.

Adapun Abu Bakar dan Kock Meng merupakan pihak yang mengurus izin pemanfaatan ruang laut di wilayah Kepri.

Hal itu disampaikan Edy saat bersaksi untuk Nurdin, terdakwa kasus dugaan suap terkait izin pemanfaatan ruang laut dan penerimaan gratifikasi.

"Saya laporkan (penerimaan uangnya) ke Pak Gubernur, seingat saya waktu ke rumah dinas beliau ada bantuan Rp 45 juta dan beliau mengarahkan uang itu dibawa ke pulau saja dibagikan," kata Edy di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (2/1/2020).

Edy teringat kunjungan Nurdin di wilayah Kabupaten Karimun. Ia mengaku selalu mendampingi Nurdin setiap berkunjung ke pulau menemui warga.

Biasanya, kata Edy, warga yang dikunjungi sudah bersiap menyambut Nurdin di pelabuhan kecil.

"Masyarakat sudah tahu dan menyambut menunggu di pelabuhan kecil, sampai ke masjid. Pak Gub (Nurdin) biasanya dari pelabuhan langsung ke masjid. Jadi ibu-ibu sampai anak-anak ramai menunggu. Dan kebiasaan Pak Gubernur adalah berbagi uang di situ," kata Edy.

Menurut Edy, awalnya Nurdin sudah menyiapkan uang dari kocek pribadi untuk dibagikan ke warga.

Ketika tidak cukup, Edy langsung menyerahkan sebagian uang dari Abu Bakar dan Kock Meng itu untuk digunakan Nurdin dan dibagikan ke warga.

"Beliau biasanya bagi uang beliau dulu, tapi pasti enggak cukup kan, karena orang kalau di desa bisa 100-an lebih. Akhirnya nanti saya yang mendekati beliau memberikan uang ke tangan beliau dan beliau langsung membagikan, dilanjutkan," kata dia.

Edy mengatakan, uang Rp 45 juta itu juga sebagian dimanfaatkan untuk biaya lainnya, seperti biaya makan siang rombongan Nurdin.

Dalam perkara ini, Nurdin Basirun didakwa menerima suap sebesar Rp 45 juta dan 11.000 dollar Singapura secara bertahap terkait izin prinsip pemanfaatan ruang laut di wilayah Kepri.

Menurut jaksa, suap itu diberikan pengusaha Kock Meng bersama-sama temannya bernama Abu Bakar dan Johanes Kodrat.

Uang itu diberikan melalui Edy Sofyan selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau dan Budy Hartono selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau.

Selain itu, ia juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 4,22 miliar dari berbagai pihak dalam kurun waktu 2016-2019 selama masa jabatannya.

Menurut jaksa, sumber gratifikasi itu berasal dari pemberian sejumlah pengusaha terkait penerbitan izin prinsip pemanfaatan ruang laut, izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi.

Jaksa juga menyebutkan penerimaan gratifikasi itu juga berasal dari para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Kepri.