Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Apakah Mengganti Jubir KPK Mendesak untuk Dilakukan?

Kompas.com - 24/12/2019, 14:35 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik rencana Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjuk Juru Bicara KPK yang baru.

Menurut ICW, sebelum memutuskan mengganti juru bicara, seharusnya para Pimpinan KPK mempertimbangkan urgensi penggantian jubir.

Pimpinan KPK pun disarankan untuk berkonsultasi dengan Biro Sumber Daya Manusia KPK.

"Hal ini penting untuk menganalisis dua persoalan. Pertama, apakah mencari Juru Bicara KPK baru sifatnya mendesak mesti dilakukan," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis, Selasa (24/12/2019).

"Kedua, apakah selama ini Juru Bicara KPK bekerja tidak baik?" lanjutnya.

Baca juga: Hari Pertama Pimpinan KPK Bekerja: Berencana Ganti Jubir KPK

Jika hasil konsultasi dengan Biro Sumber Daya Manusia KPK menyimpulkan bahwa penggantian jubir baru tidak mendesak dan kinerja jubir dinilai sudah baik, kata Kurnia, rencana penggantian jubir patut dipertanyakan.

"Kami curiga bahwa kebijakan ini adalah langkah balas dendam dari lima Pimpinan KPK terhadap figur tertentu di KPK," ujarnya.

Kurnia menambahkan, rencana penggantian jubir ini justru kian memperkuat keraguan publik pada lima Pimpinan KPK yang baru.

"Sedari awal memang publik sudah meragukan lima Pimpinan KPK saat ini akan bisa membawa KPK ke arah yang lebih baik. Lambat laun keraguan publik itu terkonfirmasi dengan kinerja mereka," kata Kurnia.

Baca juga: Selain Jubir, KPK Cari 6 Sosok untuk Isi Jabatan Struktural Ini

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan pihaknya akan mencari sosok jubir untuk KPK.

"Ke depannya, semua struktur akan kita lengkapi. Jadi bukan hanya mencari jubir, tapi mencari enam pejabat definitif sesuai struktur yang ada yang perlu dilengkapi," ujar Ghufron saat dikonfirmasi wartawan, Senin (23/12/2019).

"Semestinya jubir ada orangnya dan Kabiro Humas juga ada orangnya yang terpisah, " lanjutnya.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaku baru mendengar wacana tersebut dari pemberitaan media.

"Saya sebenarnya baru mendengar informasi tersebut dari media. Karena sejak Rabu (pekan lalu) kemarin disuruh dokter istirahat di rumah," ujar Febri dalam keterangan tertulisnya saat dikonfirmasi wartawan, Senin (23/12/2019) malam.

Dia pun mempersilakan jika pimpinan KPK ingin menunjuk jubir yang baru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com