PKS Masih Tagih Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Kompas.com - 21/12/2019, 12:31 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). Jokowi mengaku puas setelah meninjau lokasi tersebut yang nantinya akan dibangun kluster pemerintahan, termasuk Istana Kepresidenan. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). Jokowi mengaku puas setelah meninjau lokasi tersebut yang nantinya akan dibangun kluster pemerintahan, termasuk Istana Kepresidenan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PKS Indra mengatakan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dari Presiden Joko Widodo untuk membatalkan UU KPK masih dinanti publik. 

"Pegiat antikorupsi yang merindukan negeri ini lebih baik ke depan, harus kita tuntut. Kita minta supaya (Jokowi) komitmen," ujar Indra dalam diskusi di Hotel Ibis, Jakarta, Sabtu (21/12/2019).

"Katanya ada perppu, itu harus kita minta," lanjut dia.  

Baca juga: PKS Harap Presiden Terbitkan Perppu KPK, Ini Alasannya....

Menurut dia, Presiden Jokowi telah berjanji untuk menerbitkan perppu demi membatalkan UU KPK. Hal itu harus diwujudkan. 

"Bagi banyak pihak, terutama mahasiswa, ada sebuah komitmen, sinyal jelas (Jokowi) menyatakan akan menerbitkan perppu, ini harus dikawal bersama," kata Indra.

Sementara, mengenai jajaran Dewan Pengawas KPK yang baru saja dilantik Presiden Jokowi, Indra tidak mempersoalkannya. 

Menurut dia, lima sosok yang dipilih Presiden memiliki rekam jejak baik di mata publik. 

Baca juga: Soal Perppu KPK, Saut Situmorang: Terserah, tetapi Saya Masih Berharap

"Ketika personel, orangnya bagus, harus kita katakan (bagus)," kata dia.

Ia berharap Dewan Pengawas KPK harus bisa menjawab keraguan sejumlah pihak ihwal tudingan akan terjadinya pelemahan pemberantasan korupsi.

Apabila Dewan Pengawas KPK maupun pimpinan baru KPK tak mampu menjawab kritik publik, maka keraguan akan terus muncul.

"Kalau kelembagaan tidak bisa menjawab, maka keraguan akan terus ada, apalagi kita merindukan negeri bebas korupsi," terang Indra.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X