Soal Perppu KPK, Saut Situmorang: Terserah, tetapi Saya Masih Berharap

Kompas.com - 30/11/2019, 09:04 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang bersiap memberikan keterangan pers terkait pengembangan kasus suap mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/11/2019). KPK menetapkan GM Hyundai Engineering Construction Herry Jung dan Direktur King Properti Sutikno sebagai tersangka, karena diduga memberi suap kepada mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra terkait perizinan PT Cirebon Energi Prasarana PLTU-2 dan perizinan PT King Properti. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz ANTARA FOTO/Aprillio AkbarWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang bersiap memberikan keterangan pers terkait pengembangan kasus suap mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/11/2019). KPK menetapkan GM Hyundai Engineering Construction Herry Jung dan Direktur King Properti Sutikno sebagai tersangka, karena diduga memberi suap kepada mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra terkait perizinan PT Cirebon Energi Prasarana PLTU-2 dan perizinan PT King Properti. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Saut Situmorang mengaku masih berharap Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atas UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Namun, Saut menghormati pernyataan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi tidak akan mengeluarkan Perppu KPK.

"Ya, itu terserah kebijakan yang memerintah saat ini, tetapi saya pribadi masih berharap sampai sampai saat ini sudi apalah kiranya perppu dikeluarkan agar negeri ini lebih cepat berubah menuju zero corruption," kata Saut kepada Kompas.com, Jumat (29/11/2019) malam.

Baca juga: Jubir Presiden Sebut Perppu KPK Tak Akan Terbit, ICW: Tak Mengagetkan

Saut menuturkan, meskipun proses judicial review atas UU KPK masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi, perppu dinilai menjadi jalan yang lebih efisien mengatasi polemik UU KPK hasil revisi.

Ia pun mengingatkan bahwa UU KPK hasil revisi yang berlaku saat ini sarat dengan potensi kelonggaran pada pemberantasan korupsi.

Ia menambahkan, upaya penguatan pencegahan yang menjadi alasan revisi UU KPK pun sebetulnya bisa diselesaikan lewat pendekatan manajemen tanpa perlu mengubah UU.

"Perppu saja yang diproses karena akan lebih jelas dukungan pemerintah. Jadi, with all do respect, masih berharap perppu," ujar Saut.

Ia pun khawatir UU hasil revisi terus berlaku dapat menghentikan upaya pemberantasan korupsi yang sudah berlangsung lama.

"Malu jugalah kita dengan pembangunan integritas bangsa kita saat ini sebab pemberantasan korupsi tidak dilakukan berlanjut dari satu dekade ke dekade berikutnya dan seterusnya," kata Saut.

Baca juga: Laode M Syarif Masih Berharap Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Diberitakan, Presiden Jokowi tidak akan menerbitkan peraturan presiden pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan UU KPK.

Dikutip dari Tribunnews.com, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, saat ini Undang-Undang KPK hasil revisi sudah resmi berlaku sejak 17 Oktober lalu.

"Tidak ada dong. Kan perppu sudah tidak diperlukan lagi. Sudah ada undang-undang, yaitu UU Nomor 19 Tahun 2019. Tidak diperlukan lagi perppu," kata Fadjroel Rachman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemilihan Ketua MA Digelar dengan Konsep 'Physical Distancing'

Pemilihan Ketua MA Digelar dengan Konsep 'Physical Distancing'

Nasional
Jokowi: 207 Negara Terinfeksi Virus Corona, Ini Perlu Disampaikan ke Publik

Jokowi: 207 Negara Terinfeksi Virus Corona, Ini Perlu Disampaikan ke Publik

Nasional
Langkah Hukum di Tengah Penanganan Wabah Covid-19, Ini Pelanggaran yang Dibidik Polri

Langkah Hukum di Tengah Penanganan Wabah Covid-19, Ini Pelanggaran yang Dibidik Polri

Nasional
UPDATE: 249 WNI Positif Covid-19 di 25 Negara, Kasus Meninggal 7

UPDATE: 249 WNI Positif Covid-19 di 25 Negara, Kasus Meninggal 7

Nasional
Jokowi: Semua Orang yang Keluar Rumah Wajib Pakai Masker

Jokowi: Semua Orang yang Keluar Rumah Wajib Pakai Masker

Nasional
Jokowi Tegaskan Tak Bebaskan Koruptor di Tengah Pandemi Covid-19

Jokowi Tegaskan Tak Bebaskan Koruptor di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Komunikasi Pemerintah soal Covid-19 Dikritik, Jokowi Disarankan Tunjuk Jubir yang Lebih Ulung

Komunikasi Pemerintah soal Covid-19 Dikritik, Jokowi Disarankan Tunjuk Jubir yang Lebih Ulung

Nasional
Yasonna Curhat Di-bully di Medsos: Bahasanya Kasar, Ampun Deh

Yasonna Curhat Di-bully di Medsos: Bahasanya Kasar, Ampun Deh

Nasional
Ketua MPR Minta Kepala Daerah Pastikan PSBB Tak Buat Masyarakat Panik

Ketua MPR Minta Kepala Daerah Pastikan PSBB Tak Buat Masyarakat Panik

Nasional
Senin Ini, MA Gelar Pemilihan Ketua untuk Gantikan Hatta Ali

Senin Ini, MA Gelar Pemilihan Ketua untuk Gantikan Hatta Ali

Nasional
Wacana Darurat Sipil dalam Opsi Akhir PSBB yang Menuai Polemik...

Wacana Darurat Sipil dalam Opsi Akhir PSBB yang Menuai Polemik...

Nasional
Tetap Bahas RUU Kontroversial, DPR Dinilai Langgar 3 Hal Ini....

Tetap Bahas RUU Kontroversial, DPR Dinilai Langgar 3 Hal Ini....

Nasional
Ini Cara Bupati Banyumas 'Paksa' Warganya Pakai Masker, dari Denda hingga Patroli Khusus

Ini Cara Bupati Banyumas "Paksa" Warganya Pakai Masker, dari Denda hingga Patroli Khusus

Nasional
Sidang Isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriah Digelar 23 April 2020

Sidang Isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriah Digelar 23 April 2020

Nasional
Selama Pandemi Covid-19, DPR Diminta Nonaktifkan Fungsi Legislasi

Selama Pandemi Covid-19, DPR Diminta Nonaktifkan Fungsi Legislasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X