Rekomendasi Lengkap Mukernas PPP untuk Internal, Parlemen, dan Pemerintah

Kompas.com - 16/12/2019, 15:40 WIB
Konferensi pers usai Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V Partai Persatuan Pembangunan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (15/12/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKonferensi pers usai Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V Partai Persatuan Pembangunan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (15/12/2019).
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) resmi ditutup pada Minggu (15/12/2019).

Pelaksanaan Mukernas tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi, tak hanya bagi internal partai, tetapi juga pemerintah dan parlemen.

Untuk internal partai, Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi mengatakan, forum ini meminta dewan pimpinan pusat mempercepat penyelenggaraan Muktamar IX PPP, yang salah satu agendanya adalah pemilihan ketua umum.

Baca juga: Soal Wacana Pilkada Tak Langsung, PPP: Jangan Putar Balik Jam Sejarah

Rencananya, Muktamar ini diselenggarakan setelah seluruh perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 rampung.

"Untuk waktu dan tempat pelaksanaannya diserahkan kepada DPP PPP dengan mempertimbangkan usulan DPW-DPW yang disampaikan dalam pemandangan umum di Mukernas V," kata Baidowi seusai Mukernas di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (15/12/2019).

Percepatan pelaksanaan Muktamar sengaja dilakukan agar seluruh agenda politik ke depan tidak terganggu.

Terutama, dalam hal konsolidasi politik di daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Kita sudah solid dalam beberapa tahun terakhir ini, tidak terganggu agenda-agenda politik supaya setelah pilkada tidak ada urusan lain hanya muktamar, karena berdasarkan UU Pilkada sebelum 2024 pilkada hanya 2020, tidak ada pilkada lain,” kata dia.

Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa berikan sambutan pada pembukaan Musyawarah Kerja Nasional ke-V PPP, di Jakarta, Sabtu (14/12/2019). Dalam Mukernas PPP yang mengangkat tema  Mempertegas Komitmen Keislaman Kebangsaan  yang berlangsung hingga 16 Desember 2019 itu salah satunya membahas rencana pelaksanaan Muktamar PPP pada awal 2020. ANTARA FOTO/Risky Andrianto/hp.ANTARA FOTO/Risky Andrianto Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa berikan sambutan pada pembukaan Musyawarah Kerja Nasional ke-V PPP, di Jakarta, Sabtu (14/12/2019). Dalam Mukernas PPP yang mengangkat tema Mempertegas Komitmen Keislaman Kebangsaan yang berlangsung hingga 16 Desember 2019 itu salah satunya membahas rencana pelaksanaan Muktamar PPP pada awal 2020. ANTARA FOTO/Risky Andrianto/hp.
Selanjutnya, seperti dilansir dari Antara, PPP harus meneguhkan diri sebagai satu-satunya partai berasaskan Islam di Parlemen yang mengedepankan komitmen keislaman dan kebangsaan.

Baca juga: Wasekjen PPP: Yang Mengaku Nabi Palsu Saja Ada, apalagi Ketua Umum?

Selain itu, meminta pengurus pusat, wilayah, dan cabang untuk mempersiapkan kader-kader terbaik yang akan maju pada Pilkada 2020, serta memerintahkan seluruh jajaran untuk menjaring kader yang berkapasitas, berkapabilitas, dan berintegritas.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X