Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Wacana Pilkada Tak Langsung, PPP: Jangan Putar Balik Jam Sejarah

Kompas.com - 15/12/2019, 16:40 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan, pihaknya tidak ingin memutar mundur 'jam sejarah' dengan mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung.

Ia menanggapi Ketua MPR Bambang Soesatyo yang mengajak para anak muda untuk mendukung pilkada tidak dilaksanakan secara langsung.

"Sebagai sebuah aspirasi dari Pak Bamsoet (Bambang Soesatyo) boleh-boleh saja, tetapi PPP tidak ingin memutar jam sejarah, kita yang sudah maju jangan kembali dimundurkan," kata Baidowi usai Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (15/12/2019).

Baca juga: Suharso Hingga Arsul Sani, Ini 5 Nama yang Digadang-gadang Jadi Caketum PPP

Baidowi setuju bahwa pelaksanaan pilkada harus dievaluasi. Namun, menurut  dia, evaluasi tidak serta merta mengubah mekanisme pilkada dari langsung menjadi tidak langsung.

Menurut dia, yang harus dilakukan adalah evaluasi agar biaya politik bisa ditekan, misalnya dengan memangkas masa kampanye dari enam bulan menjadi tiga bulan.

Alternatif lain, pembiayaan dana saksi dari subsidi negara. Kemudian, memaksimalkan penegakkan hukum terhadap praktik politik uang.

Selain itu, penguatan posisi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi praktik politik uang di TPS dan lainnya.

"Artinya yang dikurangi beban dari calon supaya dia tidak mencari uang kembalian," ujar Baidowi.

Baca juga: Pilkada Luwu Utara, Memungkinkan untuk 4 Pasang Calon dari Parpol, 9 Independen

Ia mengatakan, evaluasi pilkada itu nantinya bisa dituangkan dalam revisi Undang-Undang Pilkada yang sudah dimasukkan dalam program legislasi nasional (prolegnas) DPR jangka menengah.

Forum DPR dan pemerintah ke depan akan menentukan mekanisme pelaksanaan pilkada. Namun, PPP pribadi menilai bahwa pilkada secara langsung masih yang terbaik hingga saat ini.

"Saat ini PPP masih beranggapan bahwa ya pilkada langsung itu masih yang baik. Karena memberikan kesempatan kepada siapapun anak bangsa yang memiliki kemampuan, kapabilitas, integritas, prestasi berpeluang maju sebagai pimpinan daerah," kata Baidowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com