Kantongi SK Menkumham, PPP Tak Khawatir Ada yang Mengaku PPP Lain

Kompas.com - 15/12/2019, 16:50 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP Achmad Baidowi (berkacamata) dan jajaran pengurus PPP lain usai Mukernas di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (15/12/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaWakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP Achmad Baidowi (berkacamata) dan jajaran pengurus PPP lain usai Mukernas di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (15/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Achmad Baidowi menyebutkan bahwa partainya tak khawatir jika ada pihak yang mengaku sebagai PPP jelang pencalonan Pilkada 2020.

Ia menegaskan, hanya ada satu PPP resmi, yaitu yang dipimpin Suharso Monoarfa. PPP versi inilah yang punya hak untuk mengikuti Pilkada.

"Kami tidak khawatir ada yang ngaku-ngaku karena berdasarkan ketentuan UU Pilkada bahwa parpol yang bisa usung paslon (calon kepala daerah) adalah parpol yang punya SK (surat keputusan) Menkumham (Menteri Hukum dan HAM)," kata Baidowi usai Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (15/12/2019).

Baidowi mengatakan, calon kepala daerah yang nantinya resmi diusung PPP adalah yang berkas pencalonannya ditandatangani oleh pengurus DPP PPP Muktamar Pondok Gede atau yang di bawah kepemimpinan Suharso Monoarfa.

Baca juga: Wasekjen PPP: Yang Mengaku Nabi Palsu Saja Ada, apalagi Ketua Umum?

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada dan Peraturan (PKPU) tentang Pencalonan di Pilkada, hanya partai yang punya SK Menkumham yang bisa mengajukan nama kepala daerah.

Baidowi menegaskan, hanya kepengurusan PPP Suharso lah yang punya SK Menkumham itu.

"Dan itu sudah dilaksanakan sejak Pilkada 2017 Pilkada 2018," ujae Baidowi.

"Tidak ada dualisme, memang dulu ada dualisme karena dimungkinkan dengan aturan karena waktu itu yang ada persoalan bukan cuma PPP. Sekarang sudah clear tidak ada persoalan," lanjutnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lili: KPK Tak Bisa Jalan Sendirian, Butuh Sinergi Aparat Penegak Hukum

Lili: KPK Tak Bisa Jalan Sendirian, Butuh Sinergi Aparat Penegak Hukum

Nasional
Moeldoko Klaim Mahasiswa yang Unjuk Rasa Akan Nikmati Dampak Positif UU Cipta Kerja

Moeldoko Klaim Mahasiswa yang Unjuk Rasa Akan Nikmati Dampak Positif UU Cipta Kerja

Nasional
Komisi X Soroti Lambannya Kemendikbud Rilis Kurikulum Adaptif di Tengah Pandemi

Komisi X Soroti Lambannya Kemendikbud Rilis Kurikulum Adaptif di Tengah Pandemi

Nasional
Jelang Libur Panjang, Masyarakat Diminta Pertimbangkan Rencana Keluar Rumah

Jelang Libur Panjang, Masyarakat Diminta Pertimbangkan Rencana Keluar Rumah

Nasional
Perempuan Didorong Terlibat dan Kawal Proses Pilkada Serentak 2020

Perempuan Didorong Terlibat dan Kawal Proses Pilkada Serentak 2020

Nasional
Setahun Nadiem Jadi Mendikbud, Ketua Komisi X: Zonasi PPDB Belum Baik

Setahun Nadiem Jadi Mendikbud, Ketua Komisi X: Zonasi PPDB Belum Baik

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Lemahnya Oposisi dan Tumbuhnya Suara Jalanan

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Lemahnya Oposisi dan Tumbuhnya Suara Jalanan

Nasional
Buruh di Bogor Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law, Desak Jokowi Terbitkan Perppu

Buruh di Bogor Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law, Desak Jokowi Terbitkan Perppu

Nasional
Satgas PEN Sebut Subsidi Upah Karyawan Gelombang 2 Cair November dan Desember

Satgas PEN Sebut Subsidi Upah Karyawan Gelombang 2 Cair November dan Desember

Nasional
Menkes Terawan: Angka Kesembuhan dan Kematian Covid-19 RI Lampaui Persentase Global

Menkes Terawan: Angka Kesembuhan dan Kematian Covid-19 RI Lampaui Persentase Global

Nasional
Bio Farma Bantah Harga Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Indonesia Lebih Mahal dari Brasil

Bio Farma Bantah Harga Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Indonesia Lebih Mahal dari Brasil

Nasional
Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Belum Capai 50 Persen

Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Belum Capai 50 Persen

Nasional
JPU Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki

JPU Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki

Nasional
Siapkan Langkah Preventif, KPU Harap Pilkada Tak Lonjakkan Covid-19 seperti Malaysia

Siapkan Langkah Preventif, KPU Harap Pilkada Tak Lonjakkan Covid-19 seperti Malaysia

Nasional
Setahun Jokowi-Maruf Amin: Ironi Tim Mawar di Lingkaran Pemerintah

Setahun Jokowi-Maruf Amin: Ironi Tim Mawar di Lingkaran Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X