Soal Wacana Pilkada Tak Langsung, PPP: Jangan Putar Balik Jam Sejarah

Kompas.com - 15/12/2019, 16:40 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP Achmad Baidowi (berkacamata) dan jajaran pengurus PPP lain usai Mukernas di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (15/12/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaWakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP Achmad Baidowi (berkacamata) dan jajaran pengurus PPP lain usai Mukernas di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (15/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Achmad Baidowi mengatakan, pihaknya tidak ingin memutar mundur 'jam sejarah' dengan mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah ( pilkada) tidak langsung.

Ia menanggapi Ketua MPR Bambang Soesatyo yang mengajak para anak muda untuk mendukung pilkada tidak dilaksanakan secara langsung.

"Sebagai sebuah aspirasi dari Pak Bamsoet (Bambang Soesatyo) boleh-boleh saja, tetapi PPP tidak ingin memutar jam sejarah, kita yang sudah maju jangan kembali dimundurkan," kata Baidowi usai Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (15/12/2019).

Baca juga: Suharso Hingga Arsul Sani, Ini 5 Nama yang Digadang-gadang Jadi Caketum PPP

Baidowi setuju bahwa pelaksanaan pilkada harus dievaluasi. Namun, menurut  dia, evaluasi tidak serta merta mengubah mekanisme pilkada dari langsung menjadi tidak langsung.

Menurut dia, yang harus dilakukan adalah evaluasi agar biaya politik bisa ditekan, misalnya dengan memangkas masa kampanye dari enam bulan menjadi tiga bulan.

Alternatif lain, pembiayaan dana saksi dari subsidi negara. Kemudian, memaksimalkan penegakkan hukum terhadap praktik politik uang.

Selain itu, penguatan posisi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi praktik politik uang di TPS dan lainnya.

"Artinya yang dikurangi beban dari calon supaya dia tidak mencari uang kembalian," ujar Baidowi.

Baca juga: Pilkada Luwu Utara, Memungkinkan untuk 4 Pasang Calon dari Parpol, 9 Independen

Ia mengatakan, evaluasi pilkada itu nantinya bisa dituangkan dalam revisi Undang-Undang Pilkada yang sudah dimasukkan dalam program legislasi nasional (prolegnas) DPR jangka menengah.

Forum DPR dan pemerintah ke depan akan menentukan mekanisme pelaksanaan pilkada. Namun, PPP pribadi menilai bahwa pilkada secara langsung masih yang terbaik hingga saat ini.

"Saat ini PPP masih beranggapan bahwa ya pilkada langsung itu masih yang baik. Karena memberikan kesempatan kepada siapapun anak bangsa yang memiliki kemampuan, kapabilitas, integritas, prestasi berpeluang maju sebagai pimpinan daerah," kata Baidowi.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Nasional
Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Nasional
Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Nasional
BMKG Sudah Ingatkan soal Cuaca Ekstrem ke Pemerintah Daerah

BMKG Sudah Ingatkan soal Cuaca Ekstrem ke Pemerintah Daerah

Nasional
Ini Kata MA soal Larangan Wartawan Mengambil Gambar Saat Sidang

Ini Kata MA soal Larangan Wartawan Mengambil Gambar Saat Sidang

Nasional
Dicecar soal Salah Ketik Omnibus Law Cipta Kerja, Yasonna: Dimasukkan ke DIM Saja

Dicecar soal Salah Ketik Omnibus Law Cipta Kerja, Yasonna: Dimasukkan ke DIM Saja

Nasional
Berkat Bunyi Toa, Warga Cipinang Melayu Lebih Siap Hadapi Banjir

Berkat Bunyi Toa, Warga Cipinang Melayu Lebih Siap Hadapi Banjir

Nasional
Hujan Sejak Dini Hari, RSCM Sempat Terendam Banjir

Hujan Sejak Dini Hari, RSCM Sempat Terendam Banjir

Nasional
Belum Ada Respons Pemerintah soal Outbreak Corona di Korsel, Anggota DPR: Pemerintah Hadapi Situasi Tak Mudah

Belum Ada Respons Pemerintah soal Outbreak Corona di Korsel, Anggota DPR: Pemerintah Hadapi Situasi Tak Mudah

Nasional
Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Banjir Kali Ini Paling Besar dan Dua Kali

Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Banjir Kali Ini Paling Besar dan Dua Kali

Nasional
Ini Penjelasan BMKG soal Cuaca Ekstrem di Jabodetabek

Ini Penjelasan BMKG soal Cuaca Ekstrem di Jabodetabek

Nasional
Kepada Menlu, WHO Minta Indonesia Terus Siaga dengan Sebaran Virus Corona

Kepada Menlu, WHO Minta Indonesia Terus Siaga dengan Sebaran Virus Corona

Nasional
Sebut Perempuan Bisa Hamil di Kolam Renang, Sitty Belum Disanksi KPAI

Sebut Perempuan Bisa Hamil di Kolam Renang, Sitty Belum Disanksi KPAI

Nasional
Wapres Ma'ruf: Pemilu Jangan jadi Sumber Perpecahan dan Permusuhan

Wapres Ma'ruf: Pemilu Jangan jadi Sumber Perpecahan dan Permusuhan

Nasional
Wabah Virus Corona di Korsel, Anggota DPR: Keselamatan WNI Harus Diprioritaskan

Wabah Virus Corona di Korsel, Anggota DPR: Keselamatan WNI Harus Diprioritaskan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X