Wasekjen PPP: Yang Mengaku Nabi Palsu Saja Ada, apalagi Ketua Umum?

Kompas.com - 15/12/2019, 16:28 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP Achmad Baidowi (berkacamata) dan jajaran pengurus PPP lain usai Mukernas di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (15/12/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaWakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP Achmad Baidowi (berkacamata) dan jajaran pengurus PPP lain usai Mukernas di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (15/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Achmad Baidowi menegaskan, hanya ada satu PPP yang diakui oleh negara, yaitu PPP yang dipimpin Suharso Monoarfa.

"PPP hanya satu yang diakui negara dan ikut pemilu," kata Baidowi usai Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (15/12/2019).

Baidowi mengatakan, pemilihan ketua umum PPP yang baru melalui forum Muktamar 2020 mendatang akan diselenggarakan oleh dewan pimpinan pusat (DPP) PPP yang resmi.

Namun, jika ada pihak-pihak di luar PPP resmi yang ingin hadir dalam Muktamar, pihaknya mempersilahkan.

Baca juga: Suharso Hingga Arsul Sani, Ini 5 Nama yang Digadang-gadang Jadi Caketum PPP

Persoalan ada pihak yang mengaku sebagai ketua umum PPP selain Suharso Monoarfa, Baidowi menyebut itu sebagai hal biasa.

"Persoalan ada yang mengaku sebagai ketua umum itu biasa saja. Zaman dulu saja ada yang mengaku nabi palsu, nabi saja ada yang ngaku palsu, apa lagi ketua umum," ujar dia.

Meski begitu, menurut Baidowi, saat ini, partainya tidak lagi punya masalah soal dualisme kepengurusan.

Sebab, dalam Mukernas PPP kemarin, sejumlah pengurus 'PPP versi lain' terlihat hadir. Ia menyebut, kehadiran mereka menandakan tak ada lagi persoalan politik di internal PPP.

"Kemarin rekan-rekan media sudah lihat semua bahwa pihak-pihak yang mengatasnamakan muktamar PPP yang lain hadir di Mukernas ini. Artinya secara politik tidak ada persoalan," kata Baidowi.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Sudarto, menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V PPP di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

Baca juga: PPP Akan Percepat Pemilihan Ketua Umum pada 2020

Ia menyatakan, kini kepengurusan PPP versi Muktamar Jakarta telah meleburkan diri dengan kepengurusan PPP versi Muktamar Pondok Gede yang dipimpin Suharso Monoarfa.

"Saya kira kami sudah melebur kok, tidak ada lagi kita membicarakan islah. Islah sudah menjadi menjadi kesadaran bersama," kata Sudarto.

Menurut dia, kesepakatan damai di antara dua kubu terjadi perlahan-lahan dan alamiah.

Sudarto menegaskan kehadirannya di Mukernas V PPP ini menjadi bukti perdamaian di antara kedua kubu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Nasional
Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Nasional
Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Nasional
Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Nasional
Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Nasional
Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Nasional
Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Nasional
Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Nasional
Gibran Minta Solo Jadi Prioritas Vaksinasi, Pengamat: Angin Segar untuk Pemda Lain

Gibran Minta Solo Jadi Prioritas Vaksinasi, Pengamat: Angin Segar untuk Pemda Lain

Nasional
Soal Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI, Polri Ungkap Hasil Gelar Perkara Bersama Kejagung

Soal Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI, Polri Ungkap Hasil Gelar Perkara Bersama Kejagung

Nasional
Geledah 3 Rumah, KPK Amankan Dokumen Terkait Dugaan Korupsi di Bintan

Geledah 3 Rumah, KPK Amankan Dokumen Terkait Dugaan Korupsi di Bintan

Nasional
Satgas Covid-19: Aktivitas Sosial, Ekonomi, dan Kesehatan Harus Disinkronkan

Satgas Covid-19: Aktivitas Sosial, Ekonomi, dan Kesehatan Harus Disinkronkan

Nasional
Mutasi Corona Ditemukan di Indonesia, Anggota DPR: Jangan Ulangi Kesalahan di Awal Pandemi

Mutasi Corona Ditemukan di Indonesia, Anggota DPR: Jangan Ulangi Kesalahan di Awal Pandemi

Nasional
Kemenkes: Dua Kasus Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk RI dari Arab Saudi

Kemenkes: Dua Kasus Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk RI dari Arab Saudi

Nasional
Tanggapi Gugatan Jhoni Allen, Demokrat: Jika Tak Puas Dipecat, Silakan ke Mahkamah Partai

Tanggapi Gugatan Jhoni Allen, Demokrat: Jika Tak Puas Dipecat, Silakan ke Mahkamah Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X