Hadiri Mukernas V PPP, Sekjen Versi Muktamar Jakarta: Kami Sudah Melebur

Kompas.com - 14/12/2019, 22:26 WIB
Achmad Baidowi membuka Mukernas V PPP, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Achmad Baidowi membuka Mukernas V PPP, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) versi Muktamar Jakarta, Sudarto, menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V PPP di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

Ia menyatakan, kini kepengurusan PPP versi Muktamar Jakarta telah meleburkan diri dengan kepengurusan PPP versi Muktamar Pondok Gede yang dipimpin Suharso Monoarfa.

"Saya kira kami sudah melebur kok, tidak ada lagi kita membicarakan islah. Islah sudah menjadi menjadi kesadaran bersama," kata Sudarto.

Menurut dia, kesepakatan damai di antara dua kubu terjadi perlahan-lahan dan alamiah.

Baca juga: Sandiaga Uno Hadir di Mukernas V PPP, Bicara Proyeksi Ekonomi 2020

Sudarto menegaskan kehadirannya di Mukernas V PPP ini menjadi bukti perdamaian di antara kedua kubu.

"Secara alamiah, lah, semuanya berjalan. Kehadiran saya di sini sudah menjadi bagian dari ini semua," ujarnya.

Sudarto menyatakan, perdamaian tersebut dilatarbelakangi kesadaran untuk membangun dan mempertahankan eksistensi PPP.

Ia menyebutkan, perolehan suara PPP di Pemilu 2019 menjadi peringatan keras bagi seluruh kader partai berlambang Kabah itu.

"Hasil Pemilu 2019 itu peringatan buat kami semua. Semua kader PPP ditegur bahwa sudah saatnya kita harus memikirkan PPP ke depan ini supaya lebih baik. Karena PPP ini partainya umat," tutur Sudarto.

"Oleh karena itu, merapatkan barisan untuk membesarkan PPP menjadi kewajiban kami semua," kata dia.

Baca juga: Buka Mukernas V PPP, Ketua Panitia Sapa Sekjen Versi Muktamar Jakarta

PPP versi Muktamar Jakarta sebelumnya telah menggelar Mukernas pada 30 November-1 Desember 2019.

Saat itu, Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat mengatakan agenda Mukernas adalah membahas penyatuan kembali partai berlambang Kabah tersebut.

PPP diketahui memang mengalami dualisme di internal partai sejak 2014. Kepengurusan PPP yang diakui pemerintah adalah PPP versi Muktamar Pondok Gede yang dipimpin Suharso Monoarfa.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X