Hadiri Mukernas V PPP, Sekjen Versi Muktamar Jakarta: Kami Sudah Melebur

Kompas.com - 14/12/2019, 22:26 WIB
Achmad Baidowi membuka Mukernas V PPP, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Achmad Baidowi membuka Mukernas V PPP, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Sudarto, menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V PPP di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

Ia menyatakan, kini kepengurusan PPP versi Muktamar Jakarta telah meleburkan diri dengan kepengurusan PPP versi Muktamar Pondok Gede yang dipimpin Suharso Monoarfa.

"Saya kira kami sudah melebur kok, tidak ada lagi kita membicarakan islah. Islah sudah menjadi menjadi kesadaran bersama," kata Sudarto.

Menurut dia, kesepakatan damai di antara dua kubu terjadi perlahan-lahan dan alamiah.

Baca juga: Sandiaga Uno Hadir di Mukernas V PPP, Bicara Proyeksi Ekonomi 2020

Sudarto menegaskan kehadirannya di Mukernas V PPP ini menjadi bukti perdamaian di antara kedua kubu.

"Secara alamiah, lah, semuanya berjalan. Kehadiran saya di sini sudah menjadi bagian dari ini semua," ujarnya.

Sudarto menyatakan, perdamaian tersebut dilatarbelakangi kesadaran untuk membangun dan mempertahankan eksistensi PPP.

Ia menyebutkan, perolehan suara PPP di Pemilu 2019 menjadi peringatan keras bagi seluruh kader partai berlambang Kabah itu.

"Hasil Pemilu 2019 itu peringatan buat kami semua. Semua kader PPP ditegur bahwa sudah saatnya kita harus memikirkan PPP ke depan ini supaya lebih baik. Karena PPP ini partainya umat," tutur Sudarto.

"Oleh karena itu, merapatkan barisan untuk membesarkan PPP menjadi kewajiban kami semua," kata dia.

Baca juga: Buka Mukernas V PPP, Ketua Panitia Sapa Sekjen Versi Muktamar Jakarta

PPP versi Muktamar Jakarta sebelumnya telah menggelar Mukernas pada 30 November-1 Desember 2019.

Saat itu, Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat mengatakan agenda Mukernas adalah membahas penyatuan kembali partai berlambang Kabah tersebut.

PPP diketahui memang mengalami dualisme di internal partai sejak 2014. Kepengurusan PPP yang diakui pemerintah adalah PPP versi Muktamar Pondok Gede yang dipimpin Suharso Monoarfa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Luar Jawa Bali, Level 3 Sebagian Besar Berlaku di Papua dan Papua Barat

PPKM Luar Jawa Bali, Level 3 Sebagian Besar Berlaku di Papua dan Papua Barat

Nasional
Satgas: BOR RSDC Wisma Atlet 42,68 Persen, 3.404 Tempat Tidur yang Tersedia

Satgas: BOR RSDC Wisma Atlet 42,68 Persen, 3.404 Tempat Tidur yang Tersedia

Nasional
Nasdem Buka Posko Pengaduan Kekerasan Seksual di 34 Kantor DPW di Seluruh Indonesia

Nasdem Buka Posko Pengaduan Kekerasan Seksual di 34 Kantor DPW di Seluruh Indonesia

Nasional
BPOM Telah Setujui 5 Jenis Vaksin sebagai Booster

BPOM Telah Setujui 5 Jenis Vaksin sebagai Booster

Nasional
Kepala BNPB: Walaupun Baru Masuk Januari, Sudah Ada 190 Kejadian Bencana

Kepala BNPB: Walaupun Baru Masuk Januari, Sudah Ada 190 Kejadian Bencana

Nasional
Jokowi: Kasus Covid-19 Naik karena Omicron, Waspada tapi Jangan Panik

Jokowi: Kasus Covid-19 Naik karena Omicron, Waspada tapi Jangan Panik

Nasional
KPK Sita Rp 14,2 Miliar dari Perkara Suap, Gratifikasi dan TPPU Bupati Nonaktif HSU Abdul Wahid

KPK Sita Rp 14,2 Miliar dari Perkara Suap, Gratifikasi dan TPPU Bupati Nonaktif HSU Abdul Wahid

Nasional
Omicron Meluas, Jokowi Perintahkan Masyarakat Segera Vaksinasi Booster

Omicron Meluas, Jokowi Perintahkan Masyarakat Segera Vaksinasi Booster

Nasional
48 Kecamatan di Banten Terdampak Gempa 14 Januari, Sumur dan Cikeusik Terparah

48 Kecamatan di Banten Terdampak Gempa 14 Januari, Sumur dan Cikeusik Terparah

Nasional
Pemilik PT AMS Divonis 4 Tahun Penjara Kasus Korupsi Penutupan Asuransi di BP Migas-KKKS

Pemilik PT AMS Divonis 4 Tahun Penjara Kasus Korupsi Penutupan Asuransi di BP Migas-KKKS

Nasional
Covid-19 Naik Akibat Omicron, Jokowi Minta Masyarakat Kembali WFH

Covid-19 Naik Akibat Omicron, Jokowi Minta Masyarakat Kembali WFH

Nasional
Ketua Pansus: Kepala Otorita IKN Nusantara Harus Punya Visi soal Pemindahan Ibu Kota

Ketua Pansus: Kepala Otorita IKN Nusantara Harus Punya Visi soal Pemindahan Ibu Kota

Nasional
Satgas: 2.534 Pasien Covid-19 di RSDC Wisma Atlet, 47 Orang Omicron

Satgas: 2.534 Pasien Covid-19 di RSDC Wisma Atlet, 47 Orang Omicron

Nasional
Kematian Demokrasi dalam Cengkeraman Oligarki

Kematian Demokrasi dalam Cengkeraman Oligarki

Nasional
Soal Kepala Otorita IKN Nusantara, Kepala Bappenas: Tanya Presiden, Ada di Kantong Beliau

Soal Kepala Otorita IKN Nusantara, Kepala Bappenas: Tanya Presiden, Ada di Kantong Beliau

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.