Hadiri Mukernas V PPP, Sekjen Versi Muktamar Jakarta: Kami Sudah Melebur

Kompas.com - 14/12/2019, 22:26 WIB
Achmad Baidowi membuka Mukernas V PPP, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Achmad Baidowi membuka Mukernas V PPP, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) versi Muktamar Jakarta, Sudarto, menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V PPP di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

Ia menyatakan, kini kepengurusan PPP versi Muktamar Jakarta telah meleburkan diri dengan kepengurusan PPP versi Muktamar Pondok Gede yang dipimpin Suharso Monoarfa.

"Saya kira kami sudah melebur kok, tidak ada lagi kita membicarakan islah. Islah sudah menjadi menjadi kesadaran bersama," kata Sudarto.

Menurut dia, kesepakatan damai di antara dua kubu terjadi perlahan-lahan dan alamiah.

Baca juga: Sandiaga Uno Hadir di Mukernas V PPP, Bicara Proyeksi Ekonomi 2020

Sudarto menegaskan kehadirannya di Mukernas V PPP ini menjadi bukti perdamaian di antara kedua kubu.

"Secara alamiah, lah, semuanya berjalan. Kehadiran saya di sini sudah menjadi bagian dari ini semua," ujarnya.

Sudarto menyatakan, perdamaian tersebut dilatarbelakangi kesadaran untuk membangun dan mempertahankan eksistensi PPP.

Ia menyebutkan, perolehan suara PPP di Pemilu 2019 menjadi peringatan keras bagi seluruh kader partai berlambang Kabah itu.

"Hasil Pemilu 2019 itu peringatan buat kami semua. Semua kader PPP ditegur bahwa sudah saatnya kita harus memikirkan PPP ke depan ini supaya lebih baik. Karena PPP ini partainya umat," tutur Sudarto.

"Oleh karena itu, merapatkan barisan untuk membesarkan PPP menjadi kewajiban kami semua," kata dia.

Baca juga: Buka Mukernas V PPP, Ketua Panitia Sapa Sekjen Versi Muktamar Jakarta

PPP versi Muktamar Jakarta sebelumnya telah menggelar Mukernas pada 30 November-1 Desember 2019.

Saat itu, Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat mengatakan agenda Mukernas adalah membahas penyatuan kembali partai berlambang Kabah tersebut.

PPP diketahui memang mengalami dualisme di internal partai sejak 2014. Kepengurusan PPP yang diakui pemerintah adalah PPP versi Muktamar Pondok Gede yang dipimpin Suharso Monoarfa.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ombudsman Minta Pemerintah Terbitkan Larangan Masuk bagi Warga China

Ombudsman Minta Pemerintah Terbitkan Larangan Masuk bagi Warga China

Nasional
Pemerintah Diminta Jadikan Persoalan Virus Corona sebagai Isu Keamanan Nasional

Pemerintah Diminta Jadikan Persoalan Virus Corona sebagai Isu Keamanan Nasional

Nasional
Wuhan Masih Diisolasi, Kemenlu Sebut Belum Memungkinkan Evakuasi WNI

Wuhan Masih Diisolasi, Kemenlu Sebut Belum Memungkinkan Evakuasi WNI

Nasional
 Souw Beng Kong, Kapiten Etnis Tionghoa Berpengaruh yang Dipercaya Belanda...

Souw Beng Kong, Kapiten Etnis Tionghoa Berpengaruh yang Dipercaya Belanda...

Nasional
100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Gagas Omnibus Law, UU Sapu Jagat untuk Investasi

100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Gagas Omnibus Law, UU Sapu Jagat untuk Investasi

Nasional
Kesaksian Savic Ali soal Tragedi Semanggi I, Derap Sepatu Lars hingga Suara Tembakan

Kesaksian Savic Ali soal Tragedi Semanggi I, Derap Sepatu Lars hingga Suara Tembakan

Nasional
Catatan 100 Hari Pertama Jokowi-Ma'ruf Amin...

Catatan 100 Hari Pertama Jokowi-Ma'ruf Amin...

Nasional
Saat Soe Hok Gie Diminta Tunjukkan Keindonesian

Saat Soe Hok Gie Diminta Tunjukkan Keindonesian

Nasional
Virus Corona Menyebar, Pemerintah Diminta Siapkan Protokol Penyelamatan WNI di China

Virus Corona Menyebar, Pemerintah Diminta Siapkan Protokol Penyelamatan WNI di China

Nasional
Soe Hok Gie dan Kisah Seorang Intelektual Muda Indonesia

Soe Hok Gie dan Kisah Seorang Intelektual Muda Indonesia

Nasional
Tanggapi Anies, Kasetpres: Kalau Banjir Harus Cari Dulu Wilayah Ini Kewenangan Siapa?

Tanggapi Anies, Kasetpres: Kalau Banjir Harus Cari Dulu Wilayah Ini Kewenangan Siapa?

Nasional
Wapres Sebut Masih Banyak Sarjana Belum Terserap Lapangan Kerja

Wapres Sebut Masih Banyak Sarjana Belum Terserap Lapangan Kerja

Nasional
Baleg Minta RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Tak Hanya untuk Atasi Pengangguran

Baleg Minta RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Tak Hanya untuk Atasi Pengangguran

Nasional
AJI Jakarta: Jangan Abaikan Hak Jurnalis, dari Pemulihan Trauma, Cuti, hingga Uang Lembur

AJI Jakarta: Jangan Abaikan Hak Jurnalis, dari Pemulihan Trauma, Cuti, hingga Uang Lembur

Nasional
Baleg: 2 Bulan Pun Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bisa Selesai, asal...

Baleg: 2 Bulan Pun Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bisa Selesai, asal...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X