Ombudsman Ingatkan Pemerintah Maksimalkan Pemenuhan Hak Pelayanan Publik di Talangsari

Kompas.com - 13/12/2019, 13:55 WIB
Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Ahmad Suaedy (tengah) dan Ketua DPRD Lampung Timur Ali Johan (paling kanan) dalam konferensi pers di Ombudsman, Jakarta, Jumat (13/12/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANAnggota Ombudsman Republik Indonesia, Ahmad Suaedy (tengah) dan Ketua DPRD Lampung Timur Ali Johan (paling kanan) dalam konferensi pers di Ombudsman, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Ahmad Suaedy mengingatkan pemerintah untuk memenuhi hak masyarakat di Dusun Talangsari, Lampung Timur dalam perolehan layanan publik.

Hal ini terkait temuan Ombudsman atas dugaan maladministrasi dalam Deklarasi Damai Dugaan Kasus Pelanggaran HAM Berat di Dusun Talangsari Way Jepara Lampung Timur tanggal 20 Februari 2019.

Deklarasi tersebut dilakukan dilakukan oleh Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat.

Baca juga: Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

"Pemerintah dan pemerintah daerah lalai dalam memberikan pemenuhan pelayanan publik secara maksimal. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam memberikan perlindungan kepada korban dengan memenuhi pelayanan publik yang maksimal," kata Suaedy dalam konferensi pers di Ombudsman, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

"Dan hal tersebut diatur dalam regulasi serta sejalan dengan Pasal 47 Undang-undang Nomor 26 Tahun 200 tentang Pengadilan HAM," lanjut dia.

Pasal itu terdiri dari dua ayat. Ayat (1) berbunyi, Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. 

Sedangkan Ayat (2) berbunyi, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Undang-undang

"Memang dulu ada Undang-undang KKR yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2004. Tapi MK menginstruksikan kalau ingin membentuk KKR bisa dibentuk dengan undang-undang baru yang tidak melanggar konstitusi," ujar Suaedy.

"Kesepakatan damai 20 Februari 2019 itu tidak memenuhi syarat itu. Karena yang dijadikan dasar keputusan DPRD tahun 2000 yang tidak lain bahwa itu tidak memenuhi syarat untuk penyelesaian sesuai amanat undang-undang," sambungnya.

Di sisi lain, Suaedy pernah menyoroti pertimbangan nomor dua dalam deklarasi tersebut yang berbunyi, 'bahwa selama 30 (tiga puluh) tahun telah dilakukan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi dan proses penanganan dalam bentuk pemenuhan hak-hak dasar korban dan keluarga korban'.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X