Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masih Ingat Tragedi Talangsari?

Kompas.com - 07/02/2016, 21:04 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, hari ini, Minggu (7/2/2016) meluncurkan kampanye Hak Asasi Manusia (HAM) bertajuk "Masih Ingat?" di Taman Suropati, Jakarta Pusat.

Di bawah guyuran hujan, mereka membentangkan spanduk dan poster bertuliskan #MasihIngat? sebagai simbol bahwa kampanye akan mulai dilakukan selama satu tahun ke depan.

"Kampanye ini merupakan lanjutan dari progam kampanye HAM yang sudah kami lakukan selama ini, seperti Melawan Lupa dan Human Love Human," kata staf Divisi Kampanye dan Jaringan Kontras, Nisrina Rahman.

Pesan yang dibawa tetap sama, agar masyarakat tidak lupa terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Salah satu kasus pelanggaran HAM yang turut didengungkan adalah Tragedi Talangsari.

Tanggal 7 Februari 2016 sengaja dipilih untuk meluncurkan kampanye tersebut karena bertepatan dengan peringatan 27 tahun tragedi Talangsari yang hingga kini belum tuntas.

Dalam kesempatan yang sama Kontras juga meminta Pemerintah untuk mengusut kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Desa Talangsari, Lampung, 27 tahun yang lalu.

Peristiwa Talangsari terjadi pada 7 Februari 1989. Menurut rilis yang dikeluarkan oleh Kontras, saat itu telah terjadi penyerbuan ke desa Talangsari yang di pimpin oleh Danrem Garuda Hitam 043, Kolonel Hendropriyono.

Penyerbuan tersebut dilakukan atas dugaan makar ingin mengganti Pancasila dengan Al-Qur’an dan Hadits oleh jamaah pengajian Talangsari pimpinan Warsidi.

Akibatnya 246 orang jema’ah hingga kini dinyatakan hilang, perkampungan habis dibakar dan ditutup untuk umum.

Sampai sekarang korban dan keluarganya masih menghadapi stigma negatif sebagai teroris atau anti nasionalis.

"Padahal banyak dari mereka yang mengalami tekanan psikologis dan mental akibat rangkaian kekerasan saat dan setelah peristiwa," ujar Nisrina.

Presiden Joko Widodo sebelumnya pernah mengatakan bahwa pemerintah sedang mencari cara dan menyusun agenda penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Dalam sembilan agenda prioritas Nawacita, Presiden juga berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Misal, kasus Kerusuhan Mei, Trisakti, Semanggi I dan II, Penghilangan paksa, Talangsari Lampung, Tanjung Priok dan Tragedi 1965.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com