Kompas.com - 12/12/2019, 21:57 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com – Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi pasal pencalonan mantan terpidana korupsi sebagai calon kepala daerah yang diajukan Perludem dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Dalam salah satu amar putusannya, MK menyatakan, eks napi korupsi dapat tetap mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala daerah dalam rentang lima tahun setelah bebas dari penjara.

Di lain pihak, Komisi Pemilihan Umum resmi menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Dalam peraturan baru itu, tidak ada klausul yang melarang eks koruptor mencalonkan diri.

Padahal sebelumnya sempat muncul diskursus KPU melarang eks napi korupsi mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Lantas, seperti apa sikap sembilan partai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyikapi putusan MK dan PKPU baru?

1. PDI Perjuangan

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, partainya tidak akan mencalonkan kandidat eks napi korupsi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia pun memastikan, PDI Perjuangan akan lebih selektif dalam menjaring kandidat. Penelusuran terhadap latar belakang calon kepala daerah pun akan lebih ketat.

“Prinsip PDI Perjuangan, karena menjadi kepala daerah itu punya tanggung jawab masa depan masyarakat, bangsa dan negara. Harus disertai dengan rekam jejak yang baik, kredibilitas yang baik, meskipun hukum memperbolehkan itu, PDI Perjuangan tidak akan mencalonkan yang bersangkutan,” kata Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto menyatakan, pihaknya menghormati putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

Ia juga memastikan bahwa partainya tidak akan mengusung eks napi korupsi di pilkada.

“Sudah lihat sendiri Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri), gitu loh, declare-nya clear untuk caleg tidak diizinkan kemarin, pilkada juga tidak diizinkan kemarin,” kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

2. Partai Persatuan Pembangunan

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi memastikan, partainya tak akan mengusung calon kepala daerah yang berlatar belakang mantan narapidana korupsi. Sikap itu, menurut dia, tak hanya ditunjukkan PPP kali ini saja.

"Dan tidak hanya 2020. Pilkada 3 tahun sebelumnya, sama sekali tidak ada eks napi yang kami usung sebagai calon kepala daerah. Jadi kami dari coret pilkada kemarin-kemarin itu," kata Baidowi di Kantor DPP PPP, Rabu (11/12/2019).

Ia mengatakan, partainya memiliki divisi khusus yang bertugas memantau rekam jejak seluruh bakal calon yang mendaftar. Dari seleksi yang dilakukan, eks napi korupsi akan tereliminasi dengan sendirinya.

"Sekarang kan sangat mudah melibatkan pihak ketiga untuk mentracking ini pernah enggak korupsi. Bisa sangat mudah. Apalagi dengan era media yang sangat terbuka itu hampir semuanya terlacak dan sudah pasti tidak akan kami calonkan," lanjut dia.

3. Partai Kebangkitan Bangsa

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, meski MK masih memberikan ruang kepada eks napi korupsi untuk mencalonkan diri, namun pihaknya tidak akan mengusung mereka saat pilkada.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Spesifikasi Kapal Perang Arrowhead-140 yang Akan Dibuat Indonesia dengan Desain dari Inggris

Spesifikasi Kapal Perang Arrowhead-140 yang Akan Dibuat Indonesia dengan Desain dari Inggris

Nasional
UPDATE 18 September: Sebaran 3.385 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Timur

UPDATE 18 September: Sebaran 3.385 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Timur

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Mencapai 21,47 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Mencapai 21,47 Persen

Nasional
UPDATE: 276.094 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 5,79 Persen

UPDATE: 276.094 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 5,79 Persen

Nasional
UPDATE 18 September: Ada 364.144 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 September: Ada 364.144 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 7.076, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 3.983.140

UPDATE: Bertambah 7.076, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 3.983.140

Nasional
UPDATE 18 September: 65.066 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 September: 65.066 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 September: Bertambah 185, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 140.323

UPDATE 18 September: Bertambah 185, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 140.323

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.385 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.188.529

UPDATE: Bertambah 3.385 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.188.529

Nasional
Indonesia Akan Bangun 2 Unit Kapal Frigate dari Desain Babcock Inggris

Indonesia Akan Bangun 2 Unit Kapal Frigate dari Desain Babcock Inggris

Nasional
Menkes Optimistis Suntikan Vaksin Covid-19 Capai 2 Juta Dosis Sehari pada September

Menkes Optimistis Suntikan Vaksin Covid-19 Capai 2 Juta Dosis Sehari pada September

Nasional
Pemerintah Diminta Bersikap Tegas soal Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia

Pemerintah Diminta Bersikap Tegas soal Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia

Nasional
Menkes Targetkan Lebih dari 70 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi Akhir Tahun Ini

Menkes Targetkan Lebih dari 70 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi Akhir Tahun Ini

Nasional
Krisdayanti Blak-blakan soal Gaji Anggota DPR, Politisi PDI-P: Tidak Ada Teguran, Justru Diapresiasi

Krisdayanti Blak-blakan soal Gaji Anggota DPR, Politisi PDI-P: Tidak Ada Teguran, Justru Diapresiasi

Nasional
Hasto Sebut Megawati Akan Berkontemplasi untuk Tentukan Calon Presiden

Hasto Sebut Megawati Akan Berkontemplasi untuk Tentukan Calon Presiden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.