Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

JAKARTA, KOMPAS.com – Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi pasal pencalonan mantan terpidana korupsi sebagai calon kepala daerah yang diajukan Perludem dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Dalam salah satu amar putusannya, MK menyatakan, eks napi korupsi dapat tetap mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala daerah dalam rentang lima tahun setelah bebas dari penjara.

Di lain pihak, Komisi Pemilihan Umum resmi menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Dalam peraturan baru itu, tidak ada klausul yang melarang eks koruptor mencalonkan diri.

Padahal sebelumnya sempat muncul diskursus KPU melarang eks napi korupsi mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Lantas, seperti apa sikap sembilan partai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyikapi putusan MK dan PKPU baru?

1. PDI Perjuangan

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, partainya tidak akan mencalonkan kandidat eks napi korupsi.

Ia pun memastikan, PDI Perjuangan akan lebih selektif dalam menjaring kandidat. Penelusuran terhadap latar belakang calon kepala daerah pun akan lebih ketat.

“Prinsip PDI Perjuangan, karena menjadi kepala daerah itu punya tanggung jawab masa depan masyarakat, bangsa dan negara. Harus disertai dengan rekam jejak yang baik, kredibilitas yang baik, meskipun hukum memperbolehkan itu, PDI Perjuangan tidak akan mencalonkan yang bersangkutan,” kata Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto menyatakan, pihaknya menghormati putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

Ia juga memastikan bahwa partainya tidak akan mengusung eks napi korupsi di pilkada.

“Sudah lihat sendiri Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri), gitu loh, declare-nya clear untuk caleg tidak diizinkan kemarin, pilkada juga tidak diizinkan kemarin,” kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

2. Partai Persatuan Pembangunan

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi memastikan, partainya tak akan mengusung calon kepala daerah yang berlatar belakang mantan narapidana korupsi. Sikap itu, menurut dia, tak hanya ditunjukkan PPP kali ini saja.

"Dan tidak hanya 2020. Pilkada 3 tahun sebelumnya, sama sekali tidak ada eks napi yang kami usung sebagai calon kepala daerah. Jadi kami dari coret pilkada kemarin-kemarin itu," kata Baidowi di Kantor DPP PPP, Rabu (11/12/2019).

Ia mengatakan, partainya memiliki divisi khusus yang bertugas memantau rekam jejak seluruh bakal calon yang mendaftar. Dari seleksi yang dilakukan, eks napi korupsi akan tereliminasi dengan sendirinya.

"Sekarang kan sangat mudah melibatkan pihak ketiga untuk mentracking ini pernah enggak korupsi. Bisa sangat mudah. Apalagi dengan era media yang sangat terbuka itu hampir semuanya terlacak dan sudah pasti tidak akan kami calonkan," lanjut dia.

3. Partai Kebangkitan Bangsa

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, meski MK masih memberikan ruang kepada eks napi korupsi untuk mencalonkan diri, namun pihaknya tidak akan mengusung mereka saat pilkada.

Ia menegaskan, PKB akan mengusung bakal calon kepala daerah yang memiliki rekam jejak bersih dari korupsi.

"Buat PKB keputusan MK itu kita hormati, tapi PKB mencari calon yang bersih," ujar dia.

4. Partai Keadilan Sejahtera

Politikus PKS Nasir Djamil menilai, mengusung eks koruptor di pilkada akan mempengaruhi citra PKS. Oleh karena itu, partainya tidak akan mencalonkan eks napi korupsi saat pilkada.

Nasir menambahkan, PKPU yang tidak mencantumkan larangan itu justru menjadi akan menjadi ujian bagi parpol.

"Yang kedua apakah masyarakat tergoda dan mau memilih calon kepala daerah yang punya track record sebagai mantan terpidana korupsi. Jadi ini sebenarnya menarik, itu plusnya begitu," ucap dia.

5. Partai Gerindra

Tidak mencalonkan eks koruptor disebut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, menjadi salah satu komitmen partainya.

"Kami dari Partai Gerindra sudah melalui Pak Ahmad Muzani selaku sekjen dan juru bicara partai, sikap resmi partai adalah kami tidak akan mencalonkan napi mantan koruptor di pilkada," kata Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Menurut dia, meski tidak ada larangan bagi eks koruptor maju di pilkada, tetapi partai memiliki tanggung jawab kepada masyarakat untuk menghadirkan calon yang berintegritas.

Oleh karena itu, kata Dasco, Gerindra telah mengeluarkan instruksi kepada DPD-DPC agar melakukan seleksi ketat terhadap calon yang ingin maju di Pilkada 2020.

"Kita sudah instruksikan kepada seluruh DPD dan DPC untuk membuka penjaringan, tetapi kemudian seleksi pertama awal adalah di tingkatan DPC yang paling tahu. Seleksi pertama adalah mantan napi koruptor tidak bisa mencalonkan di Pilkada Gerindra," jelasnya.

6. Partai Amanat Nasional

Ketua DPP Partai Amanat Nasional Yandri Susanto menyatakan, partainya memiliki mekanisme sendiri dalam mencari sosok yang akan diusung di Pilkada 2020. PAN pun akan memprioritaskan kader untuk diusung saat pilkada.

"Kalau enggak kader, tentu orang yang bisa diterima oleh masyarakat, tidak punya persoalan, kemudian bisa membangun daerah yang dia akan jadikan sebagai kepala daerah," ujar Yandri.

Ia juga menegaskan bahwa partainya akan menghindari mencalonkan eks napi korupsi di pilkada.

"Artinya kalau di daerah itu masih ada pilihan tentu kami akan menghindari calon (kepala daerah) dari narapidana dong. Tapi kalau di daerah itu enggak punya calon, tinggal itu yang ada, ya nggak mungkin nggak punya calon," kata dia.

7. Partai Golkar

Politikus Golkar Ace Hasan Syadzily menyatakan, partainya tidak akan mencalonkan orang yang cacat moral dan hukum.

"Ya dari sejak awal kan Partai Golkar konsisten untuk tidak mencalonkan orang-orang yang memang tidak memiliki (cacat hukum)," kata Ace di Hotel Ibis Tamarin, Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019).

Ia menambahkan, Golkar memiliki mekanisme PDLT dalam menjaring calon kepala daerah. Meski demikian, ia mengingatkan, agar KPU tidak membuat aturan yang bertentangan dengan aturan di atasnya.

Prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak melakukan tindakan tercela (PDLT). Dasar itu yang dijadikan partai Golkar termasuk untuk menentukan siapa calon kepala daerahnya," ujarnya.

8. Partai Nasdem

Ketua DPP Partai Nasdem bidang Media dan Komunikasi Publik Charles Meikyansah mengatakan, partainya menghormati PKPU baru yang tidak secara tegas mencantumkan larangan eks koruptor maju dalam pilkada.

Namun, Charles mengatakan, partainya tetap akan mengacu pada kesepakatan internal partai yaitu tidak mencalonkan mantan terpidana korupsi pada Pilkada 2020.

"Nasdem, khususnya sudah mencontohkan pada pilkada sebelumnya, bahwa akan tetap dipertahankan dalam pilkada ke depan, Nasdem tetap tidak memberikan tempat bagi orang-orang yang sudah terkena kasus korupsi," kata Charles saat dihubungi Kompas.com, Senin (9/12/2019).

Charles mengatakan, hingga saat ini, kesepakatan internal Nasdem tidak berubah untuk tidak mencalonkan mantan terpidana korupsi pada Pilkada 2020. Sebab, kata dia, hal tersebut menjadi salah satu penilain bagi Nasdem.

"Sampai sekarang belum ada perubahan. Kita tetap karena kita meyakini sisi moral itu menjadi satu hal yang menjadi penilaian oleh Nasdem untuk calon kepala daerah baik kabupaten, kota maupun di provinsi," ujar dia.

Lebih lanjut, Charles mengatakan, kesepakatan di internal Nasdem tak mencalonkan mantan terpidana korupsi itu memiliki korelasi dengan politik anti mahar yang sering digaungkan Nasdem.

9. Partai Demokrat

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjanjikan, bakal mengusung calon berintegritas di Pilkada 2020.

"Kami ingin menghadirkan tokoh-tokoh, figur-figur yang memiliki komitmen, memiliki kapasitas, tapi juga integritas karena kita ingin menjadi bagian dari solusi," kata Agus Harimurti Yudhoyono di Gedung Merah Putih KPK, Senin (9/12/2019).

AHY meyakini kesejahteraan rakyat dapat terwujud apabila pemimpin yang terpilih mempunyai semangat dalam mewujudkan open and good governance.

"Jangan sampai ada uang negara yang tidak jelas penggunaannya apalagi memperkaya diri sendiri," ujar putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Kendati demikian, AHY tidak menjawab tegas ketika ditanya apakah Partai Demokrat tidak akan menyokong mantan napi korupsi pada pilkada mendatang.

"Kita ingin melahirkan pemimpin yang berkarakter dan juga berintegritas," kata Agus sambil berlalu.