"Ya dari sejak awal kan Partai Golkar konsisten untuk tidak mencalonkan orang-orang yang memang tidak memiliki (cacat hukum)," kata Ace di Hotel Ibis Tamarin, Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019).
Ia menambahkan, Golkar memiliki mekanisme PDLT dalam menjaring calon kepala daerah. Meski demikian, ia mengingatkan, agar KPU tidak membuat aturan yang bertentangan dengan aturan di atasnya.
Prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak melakukan tindakan tercela (PDLT). Dasar itu yang dijadikan partai Golkar termasuk untuk menentukan siapa calon kepala daerahnya," ujarnya.
8. Partai Nasdem
Ketua DPP Partai Nasdem bidang Media dan Komunikasi Publik Charles Meikyansah mengatakan, partainya menghormati PKPU baru yang tidak secara tegas mencantumkan larangan eks koruptor maju dalam pilkada.
Namun, Charles mengatakan, partainya tetap akan mengacu pada kesepakatan internal partai yaitu tidak mencalonkan mantan terpidana korupsi pada Pilkada 2020.
"Nasdem, khususnya sudah mencontohkan pada pilkada sebelumnya, bahwa akan tetap dipertahankan dalam pilkada ke depan, Nasdem tetap tidak memberikan tempat bagi orang-orang yang sudah terkena kasus korupsi," kata Charles saat dihubungi Kompas.com, Senin (9/12/2019).
Charles mengatakan, hingga saat ini, kesepakatan internal Nasdem tidak berubah untuk tidak mencalonkan mantan terpidana korupsi pada Pilkada 2020. Sebab, kata dia, hal tersebut menjadi salah satu penilain bagi Nasdem.
"Sampai sekarang belum ada perubahan. Kita tetap karena kita meyakini sisi moral itu menjadi satu hal yang menjadi penilaian oleh Nasdem untuk calon kepala daerah baik kabupaten, kota maupun di provinsi," ujar dia.
Lebih lanjut, Charles mengatakan, kesepakatan di internal Nasdem tak mencalonkan mantan terpidana korupsi itu memiliki korelasi dengan politik anti mahar yang sering digaungkan Nasdem.
9. Partai Demokrat
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjanjikan, bakal mengusung calon berintegritas di Pilkada 2020.
"Kami ingin menghadirkan tokoh-tokoh, figur-figur yang memiliki komitmen, memiliki kapasitas, tapi juga integritas karena kita ingin menjadi bagian dari solusi," kata Agus Harimurti Yudhoyono di Gedung Merah Putih KPK, Senin (9/12/2019).
AHY meyakini kesejahteraan rakyat dapat terwujud apabila pemimpin yang terpilih mempunyai semangat dalam mewujudkan open and good governance.
"Jangan sampai ada uang negara yang tidak jelas penggunaannya apalagi memperkaya diri sendiri," ujar putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Kendati demikian, AHY tidak menjawab tegas ketika ditanya apakah Partai Demokrat tidak akan menyokong mantan napi korupsi pada pilkada mendatang.
"Kita ingin melahirkan pemimpin yang berkarakter dan juga berintegritas," kata Agus sambil berlalu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.