Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Ia menegaskan, PKB akan mengusung bakal calon kepala daerah yang memiliki rekam jejak bersih dari korupsi.

"Buat PKB keputusan MK itu kita hormati, tapi PKB mencari calon yang bersih," ujar dia.

4. Partai Keadilan Sejahtera

Politikus PKS Nasir Djamil menilai, mengusung eks koruptor di pilkada akan mempengaruhi citra PKS. Oleh karena itu, partainya tidak akan mencalonkan eks napi korupsi saat pilkada.

Nasir menambahkan, PKPU yang tidak mencantumkan larangan itu justru menjadi akan menjadi ujian bagi parpol.

"Yang kedua apakah masyarakat tergoda dan mau memilih calon kepala daerah yang punya track record sebagai mantan terpidana korupsi. Jadi ini sebenarnya menarik, itu plusnya begitu," ucap dia.

5. Partai Gerindra

Tidak mencalonkan eks koruptor disebut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, menjadi salah satu komitmen partainya.

"Kami dari Partai Gerindra sudah melalui Pak Ahmad Muzani selaku sekjen dan juru bicara partai, sikap resmi partai adalah kami tidak akan mencalonkan napi mantan koruptor di pilkada," kata Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Menurut dia, meski tidak ada larangan bagi eks koruptor maju di pilkada, tetapi partai memiliki tanggung jawab kepada masyarakat untuk menghadirkan calon yang berintegritas.

Oleh karena itu, kata Dasco, Gerindra telah mengeluarkan instruksi kepada DPD-DPC agar melakukan seleksi ketat terhadap calon yang ingin maju di Pilkada 2020.

"Kita sudah instruksikan kepada seluruh DPD dan DPC untuk membuka penjaringan, tetapi kemudian seleksi pertama awal adalah di tingkatan DPC yang paling tahu. Seleksi pertama adalah mantan napi koruptor tidak bisa mencalonkan di Pilkada Gerindra," jelasnya.

6. Partai Amanat Nasional

Ketua DPP Partai Amanat Nasional Yandri Susanto menyatakan, partainya memiliki mekanisme sendiri dalam mencari sosok yang akan diusung di Pilkada 2020. PAN pun akan memprioritaskan kader untuk diusung saat pilkada.

"Kalau enggak kader, tentu orang yang bisa diterima oleh masyarakat, tidak punya persoalan, kemudian bisa membangun daerah yang dia akan jadikan sebagai kepala daerah," ujar Yandri.

Ia juga menegaskan bahwa partainya akan menghindari mencalonkan eks napi korupsi di pilkada.

"Artinya kalau di daerah itu masih ada pilihan tentu kami akan menghindari calon (kepala daerah) dari narapidana dong. Tapi kalau di daerah itu enggak punya calon, tinggal itu yang ada, ya nggak mungkin nggak punya calon," kata dia.

7. Partai Golkar

Politikus Golkar Ace Hasan Syadzily menyatakan, partainya tidak akan mencalonkan orang yang cacat moral dan hukum.