Kompas.com - 12/12/2019, 21:57 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada

Ia menegaskan, PKB akan mengusung bakal calon kepala daerah yang memiliki rekam jejak bersih dari korupsi.

"Buat PKB keputusan MK itu kita hormati, tapi PKB mencari calon yang bersih," ujar dia.

4. Partai Keadilan Sejahtera

Politikus PKS Nasir Djamil menilai, mengusung eks koruptor di pilkada akan mempengaruhi citra PKS. Oleh karena itu, partainya tidak akan mencalonkan eks napi korupsi saat pilkada.

Nasir menambahkan, PKPU yang tidak mencantumkan larangan itu justru menjadi akan menjadi ujian bagi parpol.

"Yang kedua apakah masyarakat tergoda dan mau memilih calon kepala daerah yang punya track record sebagai mantan terpidana korupsi. Jadi ini sebenarnya menarik, itu plusnya begitu," ucap dia.

5. Partai Gerindra

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tidak mencalonkan eks koruptor disebut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, menjadi salah satu komitmen partainya.

"Kami dari Partai Gerindra sudah melalui Pak Ahmad Muzani selaku sekjen dan juru bicara partai, sikap resmi partai adalah kami tidak akan mencalonkan napi mantan koruptor di pilkada," kata Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Menurut dia, meski tidak ada larangan bagi eks koruptor maju di pilkada, tetapi partai memiliki tanggung jawab kepada masyarakat untuk menghadirkan calon yang berintegritas.

Oleh karena itu, kata Dasco, Gerindra telah mengeluarkan instruksi kepada DPD-DPC agar melakukan seleksi ketat terhadap calon yang ingin maju di Pilkada 2020.

"Kita sudah instruksikan kepada seluruh DPD dan DPC untuk membuka penjaringan, tetapi kemudian seleksi pertama awal adalah di tingkatan DPC yang paling tahu. Seleksi pertama adalah mantan napi koruptor tidak bisa mencalonkan di Pilkada Gerindra," jelasnya.

6. Partai Amanat Nasional

Ketua DPP Partai Amanat Nasional Yandri Susanto menyatakan, partainya memiliki mekanisme sendiri dalam mencari sosok yang akan diusung di Pilkada 2020. PAN pun akan memprioritaskan kader untuk diusung saat pilkada.

"Kalau enggak kader, tentu orang yang bisa diterima oleh masyarakat, tidak punya persoalan, kemudian bisa membangun daerah yang dia akan jadikan sebagai kepala daerah," ujar Yandri.

Ia juga menegaskan bahwa partainya akan menghindari mencalonkan eks napi korupsi di pilkada.

"Artinya kalau di daerah itu masih ada pilihan tentu kami akan menghindari calon (kepala daerah) dari narapidana dong. Tapi kalau di daerah itu enggak punya calon, tinggal itu yang ada, ya nggak mungkin nggak punya calon," kata dia.

7. Partai Golkar

Politikus Golkar Ace Hasan Syadzily menyatakan, partainya tidak akan mencalonkan orang yang cacat moral dan hukum.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Ungkap Modus Pelanggaran Pengguanaan PeduliLindungi, 1 Rombongan Cuma 1 Orang yang 'Scanning'

Luhut Ungkap Modus Pelanggaran Pengguanaan PeduliLindungi, 1 Rombongan Cuma 1 Orang yang "Scanning"

Nasional
Dirut PT INKA Pastikan Pengujian LRT Jabodebek Tetap Berjalan Usai Peristiwa Tabrakan

Dirut PT INKA Pastikan Pengujian LRT Jabodebek Tetap Berjalan Usai Peristiwa Tabrakan

Nasional
Soal Kemenag 'Hadiah' untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Soal Kemenag "Hadiah" untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Nasional
Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol 'RFS'

Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol "RFS"

Nasional
Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Nasional
Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Nasional
Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan 'Human Error'

Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan "Human Error"

Nasional
Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Nasional
Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Nasional
Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Nasional
Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Nasional
Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasional
Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Nasional
RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

Nasional
Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.