Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

Kompas.com - 11/12/2019, 15:29 WIB
Wakil Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019). KOMPAS.com/ HARYANTI PUSPA SARIWakil Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo mengatakan, semua pihak harus menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, terkait pencalonan eks koruptor maju di pilkada.

Menurut Arif, putusan MK tersebut menyangkut pada pemberian hak asasi manusia dalam bidang politik bagi masyarakat yang ingin maju di Pilkada.

"Jadi (eks koruptor) dikasih jeda lima tahun dan tidak berulang-ulang, itu dibolehkan artinya," ujar Arif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

"Itu (putusan MK) menyangkut hak asasi manusia dalam bidang politik. Itulah putusan MK kita kan tidak mungkin tentang putusan MK, putusan MK itu setara dengan undang-undang," kata dia.

Baca juga: Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

Arif menilai, eks koruptor boleh maju di pilkada setelah lima tahun keluar dari penjara  dan bukan jangka waktu yang lama.

Ia meyakini hakim MK sudah memiliki pertimbangan sebelum memutuskan uji materi UU Pilkada tersebut.

"Enggak, saya kira pertimbangannya jelas kalau dia tidak berulang-ulang, tidak mengulangi kejahatannya, harus menggumumkan pada publik," ujar dia.

Arif mengatakan, meskipun peraturan itu mengizinkan eks koruptor maju di Pilkada, partai politik memiliki tugas untuk menelusuri rekam jejak calon kepala daerah yang akan diusungnya dalam pilkada.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menegaskan, partainya tidak akan mengusung calon kepala daerah yang memiliki rekam jejak mantan terpidana korupsi.

"Tapi apakah partai-partai akan mengusulkan, yang saya katakan bahwa PDI Perjuangan tidak akan mengusulkan (eks koruptor)," kata dia.

Baca juga: Pasca-Putusan MK Soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X