JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembatasan waktu pencalonan diri terpidana korupsi pada kontestasi pilkada.
Sekalipun, putusan itu tidak mengakomodir seluruh permohonan yang diajukan Perludem sebelumnya.
“Ini menjadi kado istimewa dalam suasana peringatan hari antikorupsi internasional dan HAM internasional,” kata Titi melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Rabu (11/12/2019).
Baca juga: Putusan MK: Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara
Ia berharap, ketika putusan ini berlaku partai politik dapat benar-benar menghadirkan calon kepala daerah yang bersih dan antikorupsi.
Sehingga, ketika calon tersebut terpilih dapat berkonsentrasi dalam pembangunan daerah secara maksimal dengan perspeksi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Lebih jauh, ia meminta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat melakukan langkah ekstra dalam melakukan pengaturan teknis pelaksanaan pilkada, sehingga pemilih bisa maksimal dalam mendapatkan informasi atas rekam jejak calon, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum yang pernah dihadapi calon.
“Termasuk pula pengaturan teknis yang konkret untuk menghindarkan pemilih dari memilih figur-figur yang bermasalah hukum,” ujarnya.
Baca juga: Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada
Sebelumnya diberitakan, MK menerima sebagian permohonan uji materi pasal pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Hakim Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).
Mahkamah menyatakan, Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945.
