Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

Kompas.com - 11/12/2019, 15:26 WIB
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaDirektur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembatasan waktu pencalonan diri terpidana korupsi pada kontestasi pilkada.

Sekalipun, putusan itu tidak mengakomodir seluruh permohonan yang diajukan Perludem sebelumnya.

“Ini menjadi kado istimewa dalam suasana peringatan hari antikorupsi internasional dan HAM internasional,” kata Titi melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Rabu (11/12/2019).


Baca juga: Putusan MK: Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara

Ia berharap, ketika putusan ini berlaku partai politik dapat benar-benar menghadirkan calon kepala daerah yang bersih dan antikorupsi.

Sehingga, ketika calon tersebut terpilih dapat berkonsentrasi dalam pembangunan daerah secara maksimal dengan perspeksi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Lebih jauh, ia meminta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat melakukan langkah ekstra dalam melakukan pengaturan teknis pelaksanaan pilkada, sehingga pemilih bisa maksimal dalam mendapatkan informasi atas rekam jejak calon, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum yang pernah dihadapi calon.

“Termasuk pula pengaturan teknis yang konkret untuk menghindarkan pemilih dari memilih figur-figur yang bermasalah hukum,” ujarnya.

Baca juga: Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Sebelumnya diberitakan, MK menerima sebagian permohonan uji materi pasal pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Hakim Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

Mahkamah menyatakan, Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X