Pasca-putusan MK soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Kompas.com - 11/12/2019, 14:53 WIB
Sekretaris Jenderal Transperency International Indonesia Dadang Trisasongko. Fabian Januarius KuwadoSekretaris Jenderal Transperency International Indonesia Dadang Trisasongko.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal Transparancy International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi koruptor mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.

Dengan putusan tersebut, mantan terpidana korupsi baru bisa mencalonkan diri lima tahun setelah bebas.

“Putusan ini menjadi tonggak penting dan langkah maju dalam konteks pembenahan integritas politik Indonesia," kata Dadang melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Rabu (11/12/2019).

Baca juga: Putusan MK: Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara

Ia menambahkan, putusan ini juga menjadi pesan penting bagi partai politik untuk memilih dan mempromosikan kandidat kepala daerah yang berkualitas dan berintegritas.

“Partai harusnya juga memiliki kebijakan, mekanisme, atau aturan internal yang lebih ketat lagi, yaitu memastikan politisi korup mantan napi tidak akan didukung untuk menduduki jabatan publik,” kata dia.

Baca juga: MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

Sebelumnya diberitakan, MK menerima sebagian permohonan uji materi pasal pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Hakim Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

Mahkamah menyatakan, Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal tersebut juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada disebutkan, salah satu syarat seseorang dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X