Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Kompas.com - 09/12/2019, 22:05 WIB
Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mencabut hak politik mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip selama 5 tahun, Senin (9/12/2019) malam. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANMajelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mencabut hak politik mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip selama 5 tahun, Senin (9/12/2019) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mencabut hak politik mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip selama 5 tahun, Senin (9/12/2019) malam.

Selain itu, Sri Wahyumi juga divonis 4 tahun dan 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim.

Adapun Sri Wahyumi merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo tahun anggaran 2019 di Kabupaten Kepulauan Talaud.

"Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," kata Ketua Majelis Hakim Saifudin Zuhri saat membaca amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin.

Baca juga: Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi Divonis 4,5 Tahun Penjara

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa hak masyarakat untuk mendapatkan pemimpin daerah yang bersih dan berintegritas tinggi lebih diutamakan sehingga hak politik Sri Wahyumi Maria Manalip patut dicabut.

"Selain itu pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik adalah hak yang dikecualikan dari hak dasar manusia," kata hakim.

Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Dalam pertimbangan majelis hakim, hal yang memberatkan Sri Wahyumi adalah perbuatannya tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sri Wahyumi juga tidak berterus terang mengakui perbuatannya.

Sementara itu, hal meringankan adalah ia belum pernah dihukum, berlaku sopan di persidangan, dan masih memiliki tanggungan keluarga.

Hakim menganggap Sri Wahyumi terbukti menerima suap dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo melalui orang kepercayaannya Benhur Lalenoh terkait pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo tahun anggaran 2019 di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Adapun Bernard telah dinyatakan terbukti bersalah dan divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh majelis hakim.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X