Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Ingatkan Pengkritik Presiden agar Berhati-hati

Kompas.com - 06/12/2019, 06:52 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menegaskan, Presiden Joko Widodo tidak antikritik.

Kendati demikian, ia mengingatkan kepada pengkritik Jokowi untuk hati-hati dan jangan sampai mengarah pada fitnah atau pencemaran nama baik.

"Hati-hati karena kritik secara akademis, secara logis, harus dibedakan dengan fitnah atau pencemaran. Jadi hati-hati," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Hal ini disampaikan Fadjroel menanggapi pengamat politik Rocky Gerung yang menyebut Presiden Jokowi tak paham Pancasila dalam sebuah acara di televisi.

Baca juga: Politikus PDI-P Ini Kecewa Rocky Gerung Sebut Jokowi Tak Paham Pancasila

Kendati demikian, Fadjroel enggan menyimpulkan apakah yang disampaikan Rocky tersebut merupakan kritik atau fitnah.

"Saya senyum saja deh kalau Rocky Gerung ya, ha-ha-ha karena sahabat saya dulu," kata Fadjroel sambil tertawa.

"Hati-hati saja. Tetap melakukan kritik karena kritik itulah menjadi sumber dari perkembangan demokrasi kita," sambungnya.

Fadjroel lalu menceritakan persahabatannya dengan Rocky Gerung. Menurut Fadjroel, ia dan Rocky pernah berada bersama dalam sebuah forum yang dinamakan Forum Demokrasi.

Baca juga: Politisi PDI-P: Proses Hukum Jangan Dipolitisir seolah Pemerintah Jokowi Antikritik

Forum itu dipimpin oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang belakangan terpilih sebagai Presiden keempat RI.

"Jadi kami sama-sama membangun kemampuan akademis, kemampuan intelektual, dan kemampuan mengkritik berbasis sains dan ilmu pengetahuan," kata Fadjroel.

Dikutip dari Tribunnews.com, pengamat politik Rocky Gerung menyebut Presiden Jokowi tidak mengerti Pancasila.

Baca juga: Fahri Hamzah Minta Pemerintah Tak Antikritik

Hal itu ia ucapkan saat menjadi pembicara di ILC, Selasa (3/12/2019), dengan tema "Maju Mundur Izin FPI".

"Presiden juga enggak ngerti Pancasila. Dia hafal, tapi enggak paham," ujar Rocky.

"Kalau dia paham, pasti enggak akan berutang. Kalau paham, pasti enggak naikin (iuran) BPJS. Kalau paham, pasti tidak merusak lingkungan," lanjut dia.

Politisi PDI-P Junimart Girsang saat ini sedang mempertimbangkan apakah akan melaporkan pernyataan Rocky itu ke pihak kepolisian.

Kompas TV

 

Laporan Politikus PDIP Junimart Girsang berkaitan dengan pernyataan Rocky Gerung yang menurutnya menghina Presiden. Junimart pun telah melaporkan Rocky ke DPP PDIP. Adapun pernyataan yang dimaksud adalah ketika Rocky hadir dalam salah satu acara di TV One, dan megnatakan bahwa tidak ada orang yang Pancasialis di Indonesia, termasuk Presiden Jokowi. Rocky menilai Jokowi Hanya hafal Pancasila namun tak memahaminya.

Junimart Girsang pun menilai pernyataan Rocky Gerung sebagai seorang tokoh, dan juga pengajar dari salah satu Universitas tidak pantas. Menurut Junimart, sudah ada kelompok masyarakat yang berniat melaporkan Rocky Gerung. Junimart menyatakan kesediaannya menjadi saksi. Jadi bukan hanya PDIP yang akan melapor ke Polisi. Junimart pun sedang menunggu hasil kajian dari DPP dan akan melaporkan

Tak hanya itu tagar Rocky Gerung Hina Presiden pun trending di Jagad Twitter. Ada yang bela Rocky adapun juga yang tidak setuju dengan pernyataannya terkait Presiden yang tak paham Pancasila.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com