Ditanya Perkembangan Kasus Novel, Mahfud MD: Tanya ke Polri

Kompas.com - 04/12/2019, 14:23 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD (kanan) menjawab pertanyaan wartawan seusai menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di gedung KPK, Jakarta, Senin (2/12/2019). Mahfud MD menyerahkan LHKPN setelah menjabat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dalam Kabinet Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama. Hafidz Mubarak AMenko Polhukam Mahfud MD (kanan) menjawab pertanyaan wartawan seusai menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di gedung KPK, Jakarta, Senin (2/12/2019). Mahfud MD menyerahkan LHKPN setelah menjabat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dalam Kabinet Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) tak bisa menjawab saat ditanya perkembangan kasus penyiraman air keras kepada penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.

Ia mengatakan, Polri tak berkoordinasi dengan dia dalam menangani kasus penyiraman kepada Novel.

"Ya itu Polri yang nanganin. Saya enggak pernah ikut tangani," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Ia meminta wartawan menanyakan perkembangan kasus Novel kepada Polri agar jawabannya tak berbeda.

"Koordinasinya itu ya tidak menerus. Itu kan jalan. Dalam sebuah proses yang ditangani secara khusus oleh polisi. Jadi tidak tahu. Tanya ke Polri biar tidak berapa pintu begitu," ucap dia.

Baca juga: PKS Dorong Pemerintah Bentuk TPF Kasus Novel Baswedan

Sebelumnya, pihak Polri menyebutkan, tidak ada pembicaraan mengenai perkembangan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (4/12/2019).

Sebagai informasi, Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis sempat menyambangi Istana pada Selasa kemarin.

"Enggak ada tuh," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono di Mako Polisi Udara, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Rabu (4/12/2019).

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, pihaknya akan bertanya soal perkembangan kasus Novel kepada Idham Aziz.

Ini karena penyidikan kasus tersebut sudah memasuki batas waktu yang ditetapkan Presiden Jokowi.

Baca juga: PKS Dorong Pemerintah Bentuk TPF Kasus Novel Baswedan

Adapun Jokowi meminta Kapolri Idham Aziz mengungkap kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi itu paling lambat awal Desember.

Namun, Fadjroel belum mengetahui apakah pihak kepolisian sudah berhasil mengungkap kasus itu atau tidak. Untuk itu, dia akan mengecek ke kapolri.

"Nanti dicek dulu deh ke Pak Idham. Nanti saya coba cek ulang," kata Fadjroel di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Sementara Kapolri Idham memilih bungkam saat ditanya soal perkembangan kasus Novel saat ditemui di Istana, Selasa.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jubir Pemerintah: Positif Covid-19 Bukanlah Akhir Segalanya

Jubir Pemerintah: Positif Covid-19 Bukanlah Akhir Segalanya

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.624, Total Ada 59.394 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 1.624, Total Ada 59.394 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Tiga Dugaan Malaadministrasi dalam Program Kartu Prakerja yang Dilaporkan ICW

Tiga Dugaan Malaadministrasi dalam Program Kartu Prakerja yang Dilaporkan ICW

Nasional
Rangkap Jabatan Komisaris BUMN, Ombudsman Dorong Jokowi Terbitkan Perpres

Rangkap Jabatan Komisaris BUMN, Ombudsman Dorong Jokowi Terbitkan Perpres

Nasional
Ini Alasan Akademisi Terkait Urgensi Pengesahan RUU PKS

Ini Alasan Akademisi Terkait Urgensi Pengesahan RUU PKS

Nasional
Transaksi Bundling Pelatihan Dihentikan, Ini Sejumlah Kontroversi Kartu Prakerja

Transaksi Bundling Pelatihan Dihentikan, Ini Sejumlah Kontroversi Kartu Prakerja

Nasional
Alasan DPR Tarik RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020

Alasan DPR Tarik RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020

Nasional
ICW Nilai Susunan Direksi dan Komisaris BUMN Tidak Proporsional

ICW Nilai Susunan Direksi dan Komisaris BUMN Tidak Proporsional

Nasional
Pemerintah Akui Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 di Indonesia di Bawah Global

Pemerintah Akui Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 di Indonesia di Bawah Global

Nasional
Jubir Pemerintah: Layanan Kesehatan Membaik, Angka Kesembuhan Juga Makin Tinggi

Jubir Pemerintah: Layanan Kesehatan Membaik, Angka Kesembuhan Juga Makin Tinggi

Nasional
Telepon Jaksa Agung, Mahfud Perintahkan Segera Tangkap Djoko Tjandra

Telepon Jaksa Agung, Mahfud Perintahkan Segera Tangkap Djoko Tjandra

Nasional
Dokter RSPAD: Masa Penyembuhan Pasien Covid-19 dengan Penyakit Penyerta Lebih Lama

Dokter RSPAD: Masa Penyembuhan Pasien Covid-19 dengan Penyakit Penyerta Lebih Lama

Nasional
Nadiem: Pandemi Ubah Kebutuhan Kompetensi Dasar Murid...

Nadiem: Pandemi Ubah Kebutuhan Kompetensi Dasar Murid...

Nasional
Mendikbud: Setelah Pandemi Covid-19, Pembelajaran Jarak Jauh Akan Permanen

Mendikbud: Setelah Pandemi Covid-19, Pembelajaran Jarak Jauh Akan Permanen

Nasional
Bakal Rawat Pasien Covid-19 Asal Surabaya, RSKI Pulau Galang Butuh Tambahan Tenaga Medis

Bakal Rawat Pasien Covid-19 Asal Surabaya, RSKI Pulau Galang Butuh Tambahan Tenaga Medis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X