Senang Jokowi Tolak Penambahan Masa Jabatan, Emil Salim: Jangan Ingkari Reformasi

Kompas.com - 03/12/2019, 19:45 WIB
Cendekiawan Emil Salim saat ditemui usai diskusi Walhi bertajuk Menakar Komitmen Pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup dan HAM dalam Lima Tahu ke Depan di Hotel Mercure Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariCendekiawan Emil Salim saat ditemui usai diskusi Walhi bertajuk Menakar Komitmen Pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup dan HAM dalam Lima Tahu ke Depan di Hotel Mercure Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Cendekiawan sekaligus ekonom Emil Salim mengaku senang dengan sikap Presiden Joko Widodo yang menolak usulan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Saya senang Pak Jokowi segera menangkap (maksud wacana pengajuan masa jabatan Presiden), maksudnya cari muka, menjerumuskan. Pokoknya beliau menolak, saya senang," kata Emil di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).

Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia ini mengaku setuju dengan sikap Jokowi yang tegas menolak penambahan masa jabatan presiden.

Baca juga: PDI-P: Masa Jabatan Presiden Cukup Dua Periode


Sebab, ia menganggap bahwa usulan itu adalah suatu hal yang salah.

"Saya setuju beliau tegas menolak dan tiga periode itu salah. Kenapa kita reformasi? Kan untuk menegakkan demokrasi," kata dia.

Menurut Emil, demokrasi sudah mengatakan bahwa 10 tahun masa jabatan presiden sudah cukup.

Sebab, kata dia, Indonesia melakukan reformasi salah satunya adalah untuk menghindari supaya masa kerja presiden menjadi panjang dan berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Baca juga: Duduk Perkara Usulan Penambahan Masa Jabatan Presiden Jadi 3 Periode

"Kita mengadakan reformasi salah satunya adalah menghindari supaya masa kerja presiden seolah-olah panjang, lama," kata dia.

Oleh karena itu, kesepakatan selama 10 tahun saat reformasi itu dinilainya harus dipegang teguh hingga saat ini.

Apabila penambahan masa jabatan menjadi tiga periode itu dilakukan, menurut Emil, Indonesia akan kembali ke masa sebelum reformasi.

"Hasil reformasi sepakat 10 tahun (masa jabatan Presiden), ya sudah pegang itu. Kalau mau ke tiga (periode) itu kembali ke masa pra reformasi. Jadi mengingkari semangat reformasi," kata dia.

Sebelumnya, dalam rencana amendemen terbatas UUD 1945 terungkap berbagai pendapat dari masyarakat terkait perubahan masa jabatan presiden.

Baca juga: Soal Amendemen, MUI Minta Masa Jabatan Presiden 2 Periode Dipertahankan

Ada yang mengusulkan masa jabatan presiden menjadi delapan tahun dalam satu periode.

Ada pula yang mengusulkan masa jabatan presiden menjadi empat tahun dan bisa dipilih sebanyak tiga kali. Usul lainnya, masa jabatan presiden menjadi lima tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak tiga kali.

Jokowi kemudian menegaskan, tak setuju dengan usul masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Ia pun merasa curiga pihak yang mengusulkan wacana itu justru ingin menjerumuskannya.

"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Baca juga: Dorong Penambahan Masa Jabatan Presiden, Nasdem Bantah Cari Muka ke Jokowi

Jokowi menegaskan, sejak awal, ia sudah menyampaikan bahwa dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca-reformasi.

Dengan demikian, saat ada wacana untuk mengamendemen UUD 1945, Jokowi sudah menekankan agar tak melebar dari persoalan haluan negara.

"Sekarang kenyataannya begitu kan, (muncul usul) presiden dipilih MPR, presiden tiga periode. Jadi lebih baik enggak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan eksternal yang tidak mudah diselesaikan," kata dia. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X