Dorong Penambahan Masa Jabatan Presiden, Nasdem Bantah Cari Muka ke Jokowi

Kompas.com - 03/12/2019, 17:47 WIB
Kompas TV

Sepanjang tahun 2019 ada beberapa peristiwa ledakan yang terjadi. Yang terbaru pada Selasa 3 Desember 2019 ledakan terjadi di Monas, Jakarta Pusat. Polisi menyebut ledakan ini berasal dari granat asap yang melukai dua anggota TNI.

Lalu, pada 13 November 2019, ledakan terjadi di Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Ledakan ini diduga merupakan bom bunuh diri yang dilakukan terduga teroris menggunakan jaket ojek online.

Pada 3 Juni 2019, pukul 22.30 WIB terjadi ledakkan di pertigaan Tugu Lilin Kartasura, Jawa Tengah. Seseorang berinisial RA meledakkan diri dekat Pos Polisi Kartasura.

#ledakanbom #sepanjang2019 #bom

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.

Media social Kompas TV:

Facebook: https://www.facebook.com/KompasTV

Instagram: https://www.instagram.com/kompastv

Twitter: https://twitter.com/KompasTV

LINE: https://line.me/ti/p/%40KompasTV

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Nasdem di DPR RI Saan Mustofa menegaskan, Nasdem tidak bermaksud mencari muka ke Presiden Joko Widodo mengenai wacana amendemen UUD 1945, khususnya soal penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Buat apa juga misalnya Nasdem ingin mencari muka? Kalau mau cari muka, kemarin saja di periode pertama pencalonan misalnya. Tapi kami enggak. Bukan di situ konteksnya," ujar Saan saat dijumpai di Upnormal Coffee Roasters, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Baca juga: Soal Amendemen, MUI Minta Masa Jabatan Presiden 2 Periode Dipertahankan

Saan juga menegaskan bahwa Nasdem mendukung Presiden Jokowi tanpa syarat. Dukungan tanpa syarat itu terbukti mulai dari Jokowi mencalonkan diri menjadi presiden pada Pemilu 2014 lalu dan berlanjut pada Pemilu 2019.


"Kalau Nasdem dari awal dalam konteks Pak Jokowi, dari mulai periode pertama bahkan di periode kedua pemilu kemarin memberikan dukungan dan bersama Pak Jokowi itu tanpa syarat. Tanpa bergaining apapun," kata Saan.

Saan mengakui, Nasdem memang yang termasuk mendorong amendemen UUD 1945, termasuk soal menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Namun, Saan menegaskan bahwa dorongan itu belum menjadi sikap resmi Nasdem.

Baca juga: Duduk Perkara Usulan Penambahan Masa Jabatan Presiden Jadi 3 Periode

"Kalau kita ya dari awal mewacanakan, bukan bersikap. Mewacanakan, menggagas. Pertama amendemen konstitusi secara menyeluruh, termasuk di dalamnya soal wacana terkait masa jabatan presiden, haluan negara dan seterusnya," kata Saan.

Dorongan itu, lanjut Saan, akan disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang di publik. Apakah setuju dengan penambahan masa jabatan presiden atau sebaliknya.

"Jadi kita akan lihat respons dari masyarakat. Karena belum sampai pada sikap, belum ada usulan, baru gagasan. Kalau umumnya publik tidak menghendaki amendemen, ya udah kita stop saja, enggak usah ada lagi amendemen, baik terbatas maupun menyeluruh," lanjut dia.

Baca juga: Politisi PDI-P Minta Jokowi Hati-hati Tanggapi Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Diberitakan, Presiden Jokowi menegaskan, tidak setuju dengan usul masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Ia merasa curiga pihak yang mengusulkan wacana itu justru ingin menjerumuskannya.

"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Presiden Jokowi menegaskan bahwa sejak awal, ia sudah menyampaikan bahwa dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca-reformasi.

Baca juga: Fadli Zon Sebut Amendemen untuk Bahas GBHN, Bukan Masa Jabatan Presiden

Dengan demikian, saat ada wacana untuk mengamendemen UUD 1945, Jokowi sudah menekankan agar tak melebar dari persoalan haluan negara.

"Sekarang kenyataannya begitu kan, (muncul usul) presiden dipilih MPR, presiden tiga periode. Jadi lebih baik enggak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan eksternal yang tidak mudah diselesaikan," kata dia. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gibran Disarankan Tak Dulu Maju Pilkada untuk Hindari Spekulasi Publik

Gibran Disarankan Tak Dulu Maju Pilkada untuk Hindari Spekulasi Publik

Nasional
Pengamat soal Konvensi PSI: Perlu Konsisten, Biar Peserta Tak Ditipu

Pengamat soal Konvensi PSI: Perlu Konsisten, Biar Peserta Tak Ditipu

Nasional
Pilkada Tangsel, Putri Ma'ruf Amin Bangun Komunikasi dengan Semua Partai

Pilkada Tangsel, Putri Ma'ruf Amin Bangun Komunikasi dengan Semua Partai

Nasional
PKS Terus Upayakan Pembentukan Pansus Jiwasraya

PKS Terus Upayakan Pembentukan Pansus Jiwasraya

Nasional
Usai Tinjau Longsor, Wakapolri Pastikan Tindak Tambang Ilegal di Bogor

Usai Tinjau Longsor, Wakapolri Pastikan Tindak Tambang Ilegal di Bogor

Nasional
Ketua MPR Minta Penegak Hukum Pahami Kejahatan Korporasi

Ketua MPR Minta Penegak Hukum Pahami Kejahatan Korporasi

Nasional
PSI Ingin Jembatani Calon Kepala Daerah yang Tak Punya Uang

PSI Ingin Jembatani Calon Kepala Daerah yang Tak Punya Uang

Nasional
Bantah soal Dinasti Politik Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah: Saya Tak Aji Mumpung

Bantah soal Dinasti Politik Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah: Saya Tak Aji Mumpung

Nasional
Amien Rais Diminta Tak Intervensi Kongres PAN, Abdillah Toha: Bikin Ruwet

Amien Rais Diminta Tak Intervensi Kongres PAN, Abdillah Toha: Bikin Ruwet

Nasional
Senin Pekan Depan, Buruh Gelar Demo Tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di DPR

Senin Pekan Depan, Buruh Gelar Demo Tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di DPR

Nasional
Peran Pers Tionghoa dalam Pergerakan Kemerdekaan RI

Peran Pers Tionghoa dalam Pergerakan Kemerdekaan RI

Nasional
Pernyataan Jaksa Agung soal Tragedi Semanggi Dinilai Langgengkan Impunitas

Pernyataan Jaksa Agung soal Tragedi Semanggi Dinilai Langgengkan Impunitas

Nasional
Menelusuri Sejarah Awal Masuknya Masyarakat Tionghoa di Indonesia...

Menelusuri Sejarah Awal Masuknya Masyarakat Tionghoa di Indonesia...

Nasional
Putri Ma'ruf Amin Ikut Seleksi PSI untuk Pilkada Tangsel, Bawa Skema Berantas Korupsi

Putri Ma'ruf Amin Ikut Seleksi PSI untuk Pilkada Tangsel, Bawa Skema Berantas Korupsi

Nasional
Tragedi Semanggi, Ketua Komisi III Sebut DPR Tak Bisa Nyatakan Bukan Pelanggaran HAM Berat

Tragedi Semanggi, Ketua Komisi III Sebut DPR Tak Bisa Nyatakan Bukan Pelanggaran HAM Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X