Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Minta Jokowi Hati-hati Tanggapi Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Kompas.com - 03/12/2019, 11:52 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Arif Wibowo mengharapkan Presiden Joko Widodo berhati-hati menangkap maksud digulirkannya isu perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode.

"Kami berharap kepada Presiden untuk berhati-hati menangkap itu," ujar Arif di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).

Hal tersebut disampaikan Arif menyusul reaksi Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa tidak setuju dengan adanya usulan itu.

Presiden Jokowi pun curiga bahwa munculnya isu tersebut karena ada piihak yang ingin menjerumuskannya.

Baca juga: Nasdem Minta Usul Penambahan Masa Jabatan Presiden Dihentikan jika Publik Menolak

Arif menilai, Presiden Jokowi harus hati-hati memberi tanggapan soal perpanjangan masa jabatan presiden karena perspektif yang dimunculkan pasti bermacam-macam.

"Bisa macam-macam perpektifnya, bisa ada yang mencari muka, menjerumuskan, bisa saja macam-macam. Tergantung perspektif, cara pandang," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, usul penambahan masa jabatan presiden didorong oleh Fraksi Partai Nasdem.

Partai Nasdem sendiri merupakan salah satu partai koalisi pemerintah dan mengusung Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2019.

Arif mengatakan, partai-partai koalisi pengusung Jokowi perlu berkumpul untuk mendiskusikan hal tersebut.

Baca juga: Usulan Jabatan Presiden 3 Periode dan Tawa Kecil Jokowi...

Namun, ia memastikan bahwa saat ini isu penambahan masa jabatan Presiden hingga tiga periode tersebut tak pernah dibahas MPR.

"Ya mendiskusikan kembali antar-partai koalisi perlu, tetapi memastikan bahwa MPR itu fokus pada isu apa terkait amendemen itu menjadi penting," kata dia.

Oleh karena itu, kata dia, harus ada kekonsistenan bahwa yang pernah dibahas dan dikaji sejauh ini adalah amendemen 1945 terkait pentingnya haluan negara.

"Itu saja. Sebab kalau di luar hal itu, terkait amandemen kami pastikan PDIP tidak akan mendorong isunya kemana-mana," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com