Politisi PDI-P Minta Jokowi Hati-hati Tanggapi Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Kompas.com - 03/12/2019, 11:52 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat peresmian Jalan Tol Trans Sumatera Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung di Kilometer 240 Mesuji, Lampung, Jumat (15/11/2019). Ruas Jalan Tol Trans Sumatera tersebut merupakan tol terpanjang yang diresmikan presiden dengan total panjang 189 kilometer. ANTARA FOTO/ARDIANSYAHPresiden Joko Widodo memberikan sambutan saat peresmian Jalan Tol Trans Sumatera Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung di Kilometer 240 Mesuji, Lampung, Jumat (15/11/2019). Ruas Jalan Tol Trans Sumatera tersebut merupakan tol terpanjang yang diresmikan presiden dengan total panjang 189 kilometer.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Arif Wibowo mengharapkan Presiden Joko Widodo berhati-hati menangkap maksud digulirkannya isu perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode.

"Kami berharap kepada Presiden untuk berhati-hati menangkap itu," ujar Arif di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).

Hal tersebut disampaikan Arif menyusul reaksi Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa tidak setuju dengan adanya usulan itu.

Presiden Jokowi pun curiga bahwa munculnya isu tersebut karena ada piihak yang ingin menjerumuskannya.

Baca juga: Nasdem Minta Usul Penambahan Masa Jabatan Presiden Dihentikan jika Publik Menolak

Arif menilai, Presiden Jokowi harus hati-hati memberi tanggapan soal perpanjangan masa jabatan presiden karena perspektif yang dimunculkan pasti bermacam-macam.

"Bisa macam-macam perpektifnya, bisa ada yang mencari muka, menjerumuskan, bisa saja macam-macam. Tergantung perspektif, cara pandang," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, usul penambahan masa jabatan presiden didorong oleh Fraksi Partai Nasdem.

Partai Nasdem sendiri merupakan salah satu partai koalisi pemerintah dan mengusung Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2019.

Arif mengatakan, partai-partai koalisi pengusung Jokowi perlu berkumpul untuk mendiskusikan hal tersebut.

Baca juga: Usulan Jabatan Presiden 3 Periode dan Tawa Kecil Jokowi...

Namun, ia memastikan bahwa saat ini isu penambahan masa jabatan Presiden hingga tiga periode tersebut tak pernah dibahas MPR.

"Ya mendiskusikan kembali antar-partai koalisi perlu, tetapi memastikan bahwa MPR itu fokus pada isu apa terkait amendemen itu menjadi penting," kata dia.

Oleh karena itu, kata dia, harus ada kekonsistenan bahwa yang pernah dibahas dan dikaji sejauh ini adalah amendemen 1945 terkait pentingnya haluan negara.

"Itu saja. Sebab kalau di luar hal itu, terkait amandemen kami pastikan PDIP tidak akan mendorong isunya kemana-mana," kata dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

Nasional
Masyarakat Sipil Kecewa RUU PKS Bakal Ditarik dari Prolegnas 2020

Masyarakat Sipil Kecewa RUU PKS Bakal Ditarik dari Prolegnas 2020

Nasional
Jala PRT: Pekerja Rumah Tangga Soko Guru Ekonomi yang Luput Perhatian

Jala PRT: Pekerja Rumah Tangga Soko Guru Ekonomi yang Luput Perhatian

Nasional
Begini Panduan Pakai Masker yang Tepat Menurut Gugus Tugas

Begini Panduan Pakai Masker yang Tepat Menurut Gugus Tugas

Nasional
Pengesahan RUU Perlindungan PRT Dinilai Jadi Sejarah Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi

Pengesahan RUU Perlindungan PRT Dinilai Jadi Sejarah Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi

Nasional
Jubir Pemerintah: Kapasitas Tempat Isolasi Pasien Covid-19 Baru Terisi 53,39 Persen

Jubir Pemerintah: Kapasitas Tempat Isolasi Pasien Covid-19 Baru Terisi 53,39 Persen

Nasional
Persentase Pasien Sembuh dari Covid-19 di Indonesia Masih di Bawah Rata-rata Global

Persentase Pasien Sembuh dari Covid-19 di Indonesia Masih di Bawah Rata-rata Global

Nasional
UPDATE 5 Juli: 1.607 Kasus Baru Covid-19, Jatim Catat Kenaikan Tertinggi

UPDATE 5 Juli: 1.607 Kasus Baru Covid-19, Jatim Catat Kenaikan Tertinggi

Nasional
Pemerintah: Rata-rata Kematian Covid-19 di Indonesia Lebih Tinggi Dibanding Global

Pemerintah: Rata-rata Kematian Covid-19 di Indonesia Lebih Tinggi Dibanding Global

Nasional
UPDATE 5 Juli: 915.482 Spesimen Sudah Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 5 Juli: 915.482 Spesimen Sudah Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Juli: ODP Covid-19 Jadi 39.928, PDP Ada 13.767 Orang

UPDATE 5 Juli: ODP Covid-19 Jadi 39.928, PDP Ada 13.767 Orang

Nasional
UPDATE 5 Juli: Bertambah 886, Pasien yang Sembuh dari Covid-19 Capai 29.105 Orang

UPDATE 5 Juli: Bertambah 886, Pasien yang Sembuh dari Covid-19 Capai 29.105 Orang

Nasional
Tak Cuma Perkuat BPIP, RUU PIP Jaga Eksistensi Pancasila Masa Kini dan Mendatang

Tak Cuma Perkuat BPIP, RUU PIP Jaga Eksistensi Pancasila Masa Kini dan Mendatang

Nasional
UPDATE 5 Juli: Tambah 82 Kematian, Total 3.171 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

UPDATE 5 Juli: Tambah 82 Kematian, Total 3.171 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

Nasional
UPDATE 5 Juli: Tambah 1.607, Total  63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 5 Juli: Tambah 1.607, Total 63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X