Politisi PDI-P Minta Jokowi Hati-hati Tanggapi Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Kompas.com - 03/12/2019, 11:52 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat peresmian Jalan Tol Trans Sumatera Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung di Kilometer 240 Mesuji, Lampung, Jumat (15/11/2019). Ruas Jalan Tol Trans Sumatera tersebut merupakan tol terpanjang yang diresmikan presiden dengan total panjang 189 kilometer. ANTARA FOTO/ARDIANSYAHPresiden Joko Widodo memberikan sambutan saat peresmian Jalan Tol Trans Sumatera Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung di Kilometer 240 Mesuji, Lampung, Jumat (15/11/2019). Ruas Jalan Tol Trans Sumatera tersebut merupakan tol terpanjang yang diresmikan presiden dengan total panjang 189 kilometer.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Arif Wibowo mengharapkan Presiden Joko Widodo berhati-hati menangkap maksud digulirkannya isu perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode.

"Kami berharap kepada Presiden untuk berhati-hati menangkap itu," ujar Arif di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).

Hal tersebut disampaikan Arif menyusul reaksi Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa tidak setuju dengan adanya usulan itu.

Presiden Jokowi pun curiga bahwa munculnya isu tersebut karena ada piihak yang ingin menjerumuskannya.


Baca juga: Nasdem Minta Usul Penambahan Masa Jabatan Presiden Dihentikan jika Publik Menolak

Arif menilai, Presiden Jokowi harus hati-hati memberi tanggapan soal perpanjangan masa jabatan presiden karena perspektif yang dimunculkan pasti bermacam-macam.

"Bisa macam-macam perpektifnya, bisa ada yang mencari muka, menjerumuskan, bisa saja macam-macam. Tergantung perspektif, cara pandang," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, usul penambahan masa jabatan presiden didorong oleh Fraksi Partai Nasdem.

Partai Nasdem sendiri merupakan salah satu partai koalisi pemerintah dan mengusung Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2019.

Arif mengatakan, partai-partai koalisi pengusung Jokowi perlu berkumpul untuk mendiskusikan hal tersebut.

Baca juga: Usulan Jabatan Presiden 3 Periode dan Tawa Kecil Jokowi...

Namun, ia memastikan bahwa saat ini isu penambahan masa jabatan Presiden hingga tiga periode tersebut tak pernah dibahas MPR.

"Ya mendiskusikan kembali antar-partai koalisi perlu, tetapi memastikan bahwa MPR itu fokus pada isu apa terkait amendemen itu menjadi penting," kata dia.

Oleh karena itu, kata dia, harus ada kekonsistenan bahwa yang pernah dibahas dan dikaji sejauh ini adalah amendemen 1945 terkait pentingnya haluan negara.

"Itu saja. Sebab kalau di luar hal itu, terkait amandemen kami pastikan PDIP tidak akan mendorong isunya kemana-mana," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diaz Hendropriyono: Tak Ada Eks Koruptor yang Kami Calonkan di Pilkada

Diaz Hendropriyono: Tak Ada Eks Koruptor yang Kami Calonkan di Pilkada

Nasional
Diperiksa KPK soal Kasus Distribusi Gula, Komut PTPN III: Kami Dukung KPK

Diperiksa KPK soal Kasus Distribusi Gula, Komut PTPN III: Kami Dukung KPK

Nasional
Jadi Ketua Wantimpres, Begini Wara-wiri Wiranto di Dunia Politik dan Militer...

Jadi Ketua Wantimpres, Begini Wara-wiri Wiranto di Dunia Politik dan Militer...

Nasional
Cek Rekam Jejak Calon Dewan Pengawas KPK, Jokowi Harap Tak Ada 'Bully'

Cek Rekam Jejak Calon Dewan Pengawas KPK, Jokowi Harap Tak Ada "Bully"

Nasional
BMKG: Tiga Hari ke Depan Hujan Turun di Jabodetabek dari Siang hingga Sore

BMKG: Tiga Hari ke Depan Hujan Turun di Jabodetabek dari Siang hingga Sore

Nasional
Komnas HAM: Aktivitas Jurnalis Terkait Isu HAM Tak Boleh Dihalangi

Komnas HAM: Aktivitas Jurnalis Terkait Isu HAM Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Ini Langkah Kemenhub untuk Lancarkan Lalu Lintas Nataru

Ini Langkah Kemenhub untuk Lancarkan Lalu Lintas Nataru

Nasional
Angkie Yudistia Ingin Penyandang Disabilitas Ikut Kontestasi Pilkada 2020

Angkie Yudistia Ingin Penyandang Disabilitas Ikut Kontestasi Pilkada 2020

Nasional
Soekarwo, Mantan Gubernur Jatim dan Eks Kader Demokrat yang Kini Jadi Wantimpres

Soekarwo, Mantan Gubernur Jatim dan Eks Kader Demokrat yang Kini Jadi Wantimpres

Nasional
Mardiono, Waketum PPP yang Ditunjuk Jadi Wantimpres Jokowi

Mardiono, Waketum PPP yang Ditunjuk Jadi Wantimpres Jokowi

Nasional
Habib Luthfi bin Yahya, Ulama Karismatik yang Ditunjuk jadi Anggota Wantimpres

Habib Luthfi bin Yahya, Ulama Karismatik yang Ditunjuk jadi Anggota Wantimpres

Nasional
Putri Kuswisnu Wardani, Bos Mustika Ratu yang Jadi Wantimpres Jokowi

Putri Kuswisnu Wardani, Bos Mustika Ratu yang Jadi Wantimpres Jokowi

Nasional
MA Kurangi Hukuman Eks Bupati Buton Samsu Umar Samiun Jadi 3 Tahun

MA Kurangi Hukuman Eks Bupati Buton Samsu Umar Samiun Jadi 3 Tahun

Nasional
Massa Demo di Depan Mabes Polri, Minta Polisi Proses Sukmawati hingga Gus Muwafiq

Massa Demo di Depan Mabes Polri, Minta Polisi Proses Sukmawati hingga Gus Muwafiq

Nasional
Ditunjuk Jokowi Jadi Wantimpres, Ini Profil Bos Medco Arifin Panigoro

Ditunjuk Jokowi Jadi Wantimpres, Ini Profil Bos Medco Arifin Panigoro

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X