Sebut Pilkada Langsung Sangat Mahal, Kemendagri: Anggaran Daerah Bisa Habis Setelah Pemilihan

Kompas.com - 02/12/2019, 15:44 WIB
Direktur Kewaspadaan Nasional Kemendagri, Akbar Ali, saat memberikan paparan di LIPI, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (2/12/2019). KOMPAS.com/Dian Erika Direktur Kewaspadaan Nasional Kemendagri, Akbar Ali, saat memberikan paparan di LIPI, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (2/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Kewaspadaan Nasional Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) Akbar Ali mengatakan, anggaran daerah terkuras untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung.

Tak hanya itu, kepala daerah pun kesulitan menjalankan visi-misi pemerintah pusat karena dana terpakai separuh untuk pilkada, ditambah biaya rutin 75 persen yang tidak bisa diganggu gugat.

"Hampir 70-75 persen habis untuk rutin. Sisa 25 persen untuk belanja modal. Bisa dibayangkan jika pilkada langsung seperti apa," ujar Akbar saat membuka acara pemaparan hasil survei evaluasi Pemilu 2019 oleh Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) di Gedung LIPI, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (2/12/2019).

Baca juga: Tito Minta Polemik Pilkada Langsung dan Tak Langsung Dihentikan

Ia menyebutkan, anggaran daerah bisa terpakai 40-45 persen untuk pilkada sehingga ada beberapa kepala daerah yang mengungkapkan kepadanya bahwa dua hingga tiga tahun setelah pilkada sulit mengimplementasikan visi dan misi pemerintah pusat.

"Beberapa kepala daerah bilang jika setelah melaksanakan pilkada yakni sekitar dua hingga tiga ahun itu, APBD itu sulit untuk terjemahkan visi misi pemerintah, karena anggaran habis," tutur Akbar.

Sementara itu, lanjut dia, anggaran yang dikeluarkan oleh pasangan calon kepala daerah pun besar.

Rata-rata paslon yang mengikuti pilkada harus menyiapkan dana sekitar Rp 20 miliar.

"Untuk paslon itu sendiri mungkin rata-rata minimal sekitar Rp 20 miliar habis untuk pilkada," tambah Akbar.

Baca juga: Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif

Informasi tersebut ia dapatkan dari sejumlah kepala daerah, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan.

Menurut Akbar, mereka menganggap anggaran daerah yang terkuras gara-gara pilkada bisa dihindari jika penyelenggaran pilkada tidak lagi dibuat langsung.

"Saat kami minta informasi dari sejumlah kepala daerah, sejumlah aparat keamanan, dan tokoh masyarakat, ada dampak positif jika pilkada tidak dilaksanakan secara langsung," katanya.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X