Tito Minta Polemik Pilkada Langsung dan Tak Langsung Dihentikan

Kompas.com - 27/11/2019, 19:59 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). Rapat tersebut membahas isu-isu terkait otonomi daerah, pemerintah daerah serta hubungan pusat dan daerah. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. *** Local Caption *** 
Dhemas ReviyantoMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). Rapat tersebut membahas isu-isu terkait otonomi daerah, pemerintah daerah serta hubungan pusat dan daerah. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. *** Local Caption ***

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta publik tidak terus menerus menjadikan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagai bahan polemik.

Menurut Tito, dirinya hanya mendorong evaluasi sistem pilkada agar pelaksanaannya lebih baik dibandingkan sebelumnya.

"Yang mengatakan (pilkada) dikembalikan ke DPRD siapa? Saya enggak pernah mengatakan sekalipun. Jadi enggak usah dibahas dulu itu," ujar Tito di Kantor Kemendagri, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusa, Rabu (27/11/2019).

Baca juga: ICW Tantang Mendagri Reformasi Partai Sebelum Wacanakan Evaluasi Pilkada Langsung


"Intinya, saya sedang mengajak teman-teman akademisi dan teman-teman think-thank (cendekiawan), untuk selain membicarakan sistem pilkada, juga membicarakan indeks tata kelola pemerintahan yang demokratis," lanjut dia.

Dengan kata lain, kata Tito, pihaknya melibatkan pihak eksternal yang kredibel untuk melakukan evaluasi pada sistem pilkada ini.

Tujuannya, agar pemerintahan di daerah ke depannya semakin baik.

Baca juga: Jokowi Tampung Wacana Evaluasi Pilkada Langsung

"Kita ingin agar pemerintahan yang terbentuk, termasuk daerah, yang demokratis. Dengan adanya pemimpin yang betul-betul dapat mengabdikan diri dan bermanfaat bagi rakyat," ujar Tito.

Diberitakan sebelumnya, perwakilan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) bertemu dengan Mendagri Tito Karnvian di Kantor Kemendagri, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu sore.

Salah satu poin yang dibahas dalam pertemuan itu adalah evaluasi pilkada.

Ketua APEKSI Airin Rachmi Diany mengatakan, evaluasi bertujuan mengetahui bagaimana respons masyarakat atas sistem pilkada yang sudah digunakan saat ini

Baca juga: Komisi II DPR Sebut Ada 4 Opsi Sebelum Evaluasi Pilkada Langsung

"Jadi bukan dilihat oleh siapa dipilihnya, tapi lebih mengedepankan evaluasi. Setelah evaluasi akan dilihat, jadi kebijakan apa yang dilakukan dan bagaimana respons dari masyarakat," ujar Airin.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X