BPIP: Ormas yang Suka Main Hakim Sendiri Harus Dibina Lebih Keras

Kompas.com - 01/12/2019, 06:54 WIB
Plt Ketua BPIP Hariyono setelah memberikan materi penguatan nilai Pancasila untuk penceramah dan pengajar di Hotel Borobudur, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019). KOMPAS.com/ DIAN ERIKA Plt Ketua BPIP Hariyono setelah memberikan materi penguatan nilai Pancasila untuk penceramah dan pengajar di Hotel Borobudur, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP) Hariyono meminta Kementerian Dalam Negeri membina lebih keras organisasi masyarakat ( ormas) yang kerap melakukan main hakim sendiri sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Hal itu ia katakan dalam menanggapi polemik perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) ormas yang mencuat belakangan ini.

" Ormas-ormas yang suka main hakim sendiri sehingga sering menimbulkan kegaduhan itu harus dibina lebih keras oleh Kementerian Dalam Negeri," ujar Hariyono saat ditemui di Hotel Santika, Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (30/11/2019).

Kendati demikian, Hariyono tidak menyebutkan nama ormas yang dimaksud.


Ia kemudian menegaskan bahwa pemerintah harus melarang keberadaan ormas yang ideologinya bertolakbelakang dengan Pancasila.

Hariyono mengatakan, keberadaan ormas yang tak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila berpeluang mengganggu persatuan bangsa.

"Kami sangat setuju semua ormas yang tidak memposisikan Pancasila sebagai sebuah dasar negara atau bertolakbelakang dengan Pancasila, itu tidak diperbolehkan karena kalau itu diperbolehkan, persatuan bangsa kita bisa terganggu," kata Hariyono.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Nasional
Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Nasional
Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Nasional
PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

Nasional
Jadi Wantimpres Jokowi, Soekarwo Tegaskan Sudah Keluar dari Demokrat

Jadi Wantimpres Jokowi, Soekarwo Tegaskan Sudah Keluar dari Demokrat

Nasional
Ada Kekerasan Penggusuran Tamansari, Anggota Komisi III Minta Kapolda Jabar Dicopot

Ada Kekerasan Penggusuran Tamansari, Anggota Komisi III Minta Kapolda Jabar Dicopot

Nasional
Mahfud MD Serahkan Santunan ke Korban Terorisme Cirebon dan Lamongan

Mahfud MD Serahkan Santunan ke Korban Terorisme Cirebon dan Lamongan

Nasional
Diaz Hendropriyono: Tak Ada Eks Koruptor yang Kami Calonkan di Pilkada

Diaz Hendropriyono: Tak Ada Eks Koruptor yang Kami Calonkan di Pilkada

Nasional
Diperiksa KPK soal Kasus Distribusi Gula, Komut PTPN III: Kami Dukung KPK

Diperiksa KPK soal Kasus Distribusi Gula, Komut PTPN III: Kami Dukung KPK

Nasional
Jadi Ketua Wantimpres, Begini Wara-wiri Wiranto di Dunia Politik dan Militer...

Jadi Ketua Wantimpres, Begini Wara-wiri Wiranto di Dunia Politik dan Militer...

Nasional
Cek Rekam Jejak Calon Dewan Pengawas KPK, Jokowi Harap Tak Ada 'Bully'

Cek Rekam Jejak Calon Dewan Pengawas KPK, Jokowi Harap Tak Ada "Bully"

Nasional
BMKG: Tiga Hari ke Depan Hujan Turun di Jabodetabek dari Siang hingga Sore

BMKG: Tiga Hari ke Depan Hujan Turun di Jabodetabek dari Siang hingga Sore

Nasional
Komnas HAM: Aktivitas Jurnalis Terkait Isu HAM Tak Boleh Dihalangi

Komnas HAM: Aktivitas Jurnalis Terkait Isu HAM Tak Boleh Dihalangi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X