Dalam Setahun, Tiap Komisi di DPR Dijatah Ajukan 2 UU untuk Disahkan

Kompas.com - 28/11/2019, 14:07 WIB
 Ketua DPR Puan Maharani saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Kristian Erdianto Ketua DPR Puan Maharani saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan DPR, Badan Legislasi, dan pimpinan fraksi menyepakati bahwa masing-masing komisi menetapkan target legislasi maksimal sebanyak dua undang-undang ( UU) setiap tahunnya.

Artinya, dalam satu tahun, 11 Komisi di DPR maksimal mengajukan 22 UU untuk disahkan dalam Rapat Paripurna.

Hal ini disampaikan Ketua DPR Puan Maharani saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

"Kami bersepakat setiap komisi itu nantinya hanya akan membuat, dalam 1 tahun 1 undang-undang, maksimal 2 undang-undang. Jadi kalau ada 11 komisi ke depannya hanya akan diajukan 22 UU dari 11 komisi," ujar Puan.


Baca juga: RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Puan mengatakan penetapan target legislasi tersebut bertujuan agar UU yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik.

Selain itu, DPR juga ingin menghindari kemungkinan tumpang tindih ketentuan antara satu UU dengan UU lainnya.

Kendati demikian, lanjut Puan, masing-masing komisi bisa saja mengajukan 1 tambahan UU jika sudah memenuhi target legislasi.

Baca juga: PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

"Kami berkeinginan bahwa UU yang akan dilakukan oleh DPR itu UU yang berkualitas kemudian tentu saja menyerap aspirasi masyarakat dalam diskusi terbuka sehingga tidak miskomunikasi," kata Puan.

"Dan tentu saja agar tidak tumpang tindih dalam kaitannya dengan UU lain," tambahnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ICW: Tak Ada Urgensi Yasonna Hadiri Konferensi Pers Pembentukan Tim Hukum PDIP

ICW: Tak Ada Urgensi Yasonna Hadiri Konferensi Pers Pembentukan Tim Hukum PDIP

Nasional
Eks Kadinkes Tangsel Terima Rp 400 Juta dari Wawan untuk THR

Eks Kadinkes Tangsel Terima Rp 400 Juta dari Wawan untuk THR

Nasional
Menristek Sebut Wapres Minta Industri Pangan Difasilitasi Manfaatkan Teknologi Iradiasi

Menristek Sebut Wapres Minta Industri Pangan Difasilitasi Manfaatkan Teknologi Iradiasi

Nasional
Kunjungan Kerja ke Labuan Bajo, Presiden Jokowi Dua Kali Naik Kapal Pinisi

Kunjungan Kerja ke Labuan Bajo, Presiden Jokowi Dua Kali Naik Kapal Pinisi

Nasional
Pimpinan KPK Sempat Hindari Wartawan saat Bertemu Pimpinan Komisi III

Pimpinan KPK Sempat Hindari Wartawan saat Bertemu Pimpinan Komisi III

Nasional
Pakar Sebut Ada Modus Penipuan di Balik Kasus Wahyu Setiawan, KPK: Terlalu Dini

Pakar Sebut Ada Modus Penipuan di Balik Kasus Wahyu Setiawan, KPK: Terlalu Dini

Nasional
Dorong Pansus Jiwasrya, PKS Bantah Ingin Jatuhkan Pemerintah

Dorong Pansus Jiwasrya, PKS Bantah Ingin Jatuhkan Pemerintah

Nasional
Jokowi Ingin Labuan Bajo Didesain untuk Wisatawan Berkantong Tebal

Jokowi Ingin Labuan Bajo Didesain untuk Wisatawan Berkantong Tebal

Nasional
Data BNPB Sebut Sepanjang 2020 Terjadi 203 Bencana

Data BNPB Sebut Sepanjang 2020 Terjadi 203 Bencana

Nasional
Pimpinan KPK Mendadak Temui Komisi III, Raker dengan Kejagung Ditunda 1,5 Jam

Pimpinan KPK Mendadak Temui Komisi III, Raker dengan Kejagung Ditunda 1,5 Jam

Nasional
Kejagung Periksa Tersangka Korupsi Jiwasraya di Gedung KPK

Kejagung Periksa Tersangka Korupsi Jiwasraya di Gedung KPK

Nasional
BNN Ungkap Daerah Perbatasan Rawan Penyelundupan Narkoba

BNN Ungkap Daerah Perbatasan Rawan Penyelundupan Narkoba

Nasional
Senin Ini, Kejaksaan Agung Panggil Dua Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Senin Ini, Kejaksaan Agung Panggil Dua Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
BNN Sebut Masyarakat Bisa Laporkan Calon Kepala Daerah yang Dicurigai Pengguna Narkoba

BNN Sebut Masyarakat Bisa Laporkan Calon Kepala Daerah yang Dicurigai Pengguna Narkoba

Nasional
Saksi Sebut Wawan Pernah Berikan Fee ke Pembuat Perusahaan Fiktif

Saksi Sebut Wawan Pernah Berikan Fee ke Pembuat Perusahaan Fiktif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X