RUU Perlindungan Data Pribadi Akan Diajukan Masuk Prolegnas Prioritas DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel A Pangerapan mengungkapkan, Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) akan diajukan masuk dalam program legislasi nasional prioritas DPR periode 2019-2024.

"Yang pasti dari pemerintah, RUU PDP akan dimasukan kembali dalam prolegnas prioritas DPR periode sekarang, pasti itu," ujar Semuel saat ditemui dalam diskusi nasional bertajuk "Kebijakan Keamanan Siber: Keamanan Negara vs Hak Publik" di Gedung BPPT, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Semuel menambahkan, hingga saat ini memang RUU PDP masih di tangan pemerintah dan belum diberikan kepada DPR.

Baca juga: Pembahasan RUU KKS dan Perlindungan Data Pribadi Diharapkan Beriringan

Sejak diusulkan tahun 2014 lalu, RUU PDP belum rampung karena masih membutuhkan persetujuan dari kementerian terkait.

Kabar terakhir disebutkan bahwa UU PDP telah ditandatangani Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Apabila telah disetujui, RUU PDP akan diserahkan ke DPR untuk dilakukan pembahasan.

"Jadi sekarang pemerintah mengutamakan RUU PDP karena sifatnya lebih mendesak dibandingkan RUU yang kita garap juga, yaitu RUU KKS," imbuh Semuel.

Baca juga: OJK Minta Agar Segera Dibentuk Undang-undang Perlindungan Data Pribadi

Ia menuturkan, RUU PDP mendesak karena untuk memastikan adanya kedaulatan individu di ruang siber.

Kedaulatan siber yang dimaksud adalah keamanan dan proteksi data serta adanya mandat dari pengendali dan mentransmisikan data.

"Data proteksi terkait dengan hak-hak dari pemilik data, dalam RUU PDP ada serangkaian hak di situ diatur pemilik data punya hak akses, hak atas informasi, hak untuk mengubah dan menghapus, dan lainnya," jelasnya.