Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPK: Saya Tanya Kasus yang Dilaporkan Presiden, Jawaban Pak Mahfud Tak Jelas

Kompas.com - 27/11/2019, 19:51 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo sempat menceritakan momen pertemuannya dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

Pertemuan itu terjadi dua hari setelah Mahfud menyampaikan soal pelaporan kasus dugaan korupsi oleh Presiden Joko Widodo yang belum diungkap KPK.

Dalam pertemuan itu, Agus menanyakan kasus apa yang pernah dilaporkan oleh Presiden Jokowi dan belum diungkap oleh KPK.

Baca juga: Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

"Terus terang pada waktu Pak Mahfud MD itu, dua hari kemudian saya berdampingan di dalam forum. saya tanya itu kasus yang mana yang dilaporkan," ungkap Agus dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Namun, lanjut Agus, saat itu Mahfud tidak memberikan jawaban yang jelas mengenai kasus apa yang pernah dilaporkan Jokowi.

Ia menduga Mahfud justru tidak mengetahui kasus yang diungkapkannya ke publik itu.

"lha Pak Mahfud jawabnya juga enggak jelas, jadi kan bingung saya. Pak Mahfud sepertinya juga tidak tahu kasus yang mana," kata Agus.

"Jadi saya ini kok melihatnya negeri ini seperti negeri rumor," tambahnya.

Menurut Agus, Presiden Jokowi memang pernah mengungkapkan dua kasus yang menjadi perhatian.

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi saat bertemu Agus dan empat komisioner KPK lainnya sesaat setelah dilantik.

Kasus pertama yang menjadi perhatian Presiden Jokowi adalah kasus korupsi di perusahaan Pertamina Energy Service Pte Ltd (PES). Kasus ini juga dikenal sebagai kasus mafia migas.

Dalam kasus ini, KPK sudah menjerat mantan Managing Director PES yang juga bekas Direktur Utama Pertamina Energy Trading Lte, Bambang Irianto sebagai tersangka.

Agus mengakui proses penanganan kasusnya memang memakan waktu yang cukup lama karena KPK harus mencari alat bukti lainnya ke banyak negara.

"Untuk mencari bahan alat buktinya itu ke banyak negara. Kasus itu sudah naik 1 (ditersangkakan) dan mudah-mudahan bisa berlanjut terus," kata Agus.

Kasus kedua yakni, kasus pembelian helikopter AW-101 di lingkungan TNI.

Baca juga: Aduan Kasus Korupsi oleh Jokowi dan Klarifikasi KPK...

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com