Wakil Ketua MPR: Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden Bukan dari MPR

Kompas.com - 24/11/2019, 12:39 WIB
Wakil Ketua MPR Arsul Sani saat diwawancarai usai diskusi Crosscheck bertema Menyoal Periode Ideal Jabatan Presiden di Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWakil Ketua MPR Arsul Sani saat diwawancarai usai diskusi Crosscheck bertema Menyoal Periode Ideal Jabatan Presiden di Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Arsul Sani menegaskan, MPR sama sekali tidak pernah mewacanakan soal penambahan masa jabatan presiden yang belakangan bergulir di publik.

"Wacana atau diskursus tentang masa jabatan Presiden itu tidak datang dari internal MPR, tapi datang dari luar," ujar Arsul dalam acara diskusi Crosscheck bertema Menyoal Periode Ideal Jabatan Presiden di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019).

Menurut Arsul, dia justru mendengar munculnya wacana tersebut dari A.M Hendropriyono yang menyampaikan soal masa jabatan Presiden yang akan datang adalah selama 8 tahun.

Baca juga: Perubahan Masa Jabatan Presiden, Ini 5 Usulan sejak Periode Soekarno

Kendati demikian, ia tidak mengetahui persis apakah masa jabatan presiden yang dimaksud menjadi 8 tahun dalam satu periode dari semula 5 tahun atau periode yang akan datang adalah 8 tahun.

"Sejauh ini tidak ada komunikasi dengan MPR, via media saja," kata dia.

Kendati demikian, munculnya wacana tersebut akan menjadi masukan tersendiri bagi MPR kelak.

Baca juga: Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Sebab saat ini, di internal MPR tidak pernah didengungkan terkait dengan wacana penambahan masa jabatan Presiden ini.

"MPR justru sedang melakukan kajian pendalamn bukan langsung tiba-tiba amandemen UUD 1945, terutama yang terkait pokok-pokok haluan negaran," kata dia.

"Keperluan memasukan kembali haluan negara ke UUD 1945 dengan produk hukumnya nanti adalah ketetapan MPR," lanjut dia.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Masa Jabatan Presiden 2 Periode Masih Ideal

Namun, Arsul juga berharap munculnya wacana tersebut tidak membuat amandemen UUD 1945 akan segera dilaksanakan.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Nasional
[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

Nasional
BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

Nasional
85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

Nasional
Ketua MPR Sebut New Normal Tak Terelakkan, Harus Siap Praktikkan Gaya Hidup Baru

Ketua MPR Sebut New Normal Tak Terelakkan, Harus Siap Praktikkan Gaya Hidup Baru

Nasional
BNN Soroti Sindikat Narkoba Jaringan Iran yang Kembali Aktif di Tengah Pandemi

BNN Soroti Sindikat Narkoba Jaringan Iran yang Kembali Aktif di Tengah Pandemi

Nasional
Istana Minta Masyarakat Tetap Waspada di Masa PSBB Transisi

Istana Minta Masyarakat Tetap Waspada di Masa PSBB Transisi

Nasional
551 Pasien Covid-19 Tercatat Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Sejak 2 Maret

551 Pasien Covid-19 Tercatat Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Sejak 2 Maret

Nasional
Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X