Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Kompas.com - 22/11/2019, 20:48 WIB
Tokoh senior Partai Golkar Andi Mattalata (kanan) dalam diskusi publik yang berlangsung di kantor Jenggala Center, Jakarta, Jumat (22/11/2019). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYATokoh senior Partai Golkar Andi Mattalata (kanan) dalam diskusi publik yang berlangsung di kantor Jenggala Center, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tokoh senior Partai Golkar, Andi Mattalata menilai wacana memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode dapat mengarah pada kekuasaan otoritarian.

Andi menyatakan, adanya pembatasan masa jabatan presiden seperti sekarang merupakan esensi utama dari reformasi dan amandemen.

Jika perpanjangan masa jabatan terealisasi, dikhawatirkan akan membuat presiden cenderung memerintah secara otoriter.

Baca juga: Sekjen: PDI-P Tak Suarakan Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

"Tidak ada urgensinya," ujar Andi di kantor Jenggala Center, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Andi menyatakan tidak mendukung wacana menambah periode jabatan presiden.

Ia mengaku turut andil dalam melahirkan aturan pembatasan masa jabatan presiden. Andi mengatakan, dalam memperjuangkan aturan tersebut, dirinya sampai berdarah-darah guna menghindari kekuasaan otoriter.

"Kebetulan (saya) penanggungjawab amendemen di Golkar. Jadi esensinya adalah membatasi masa jabatan presiden supaya tidak cenderung menyalahgunakan kekuasaan," tegasnya.

Sebaliknya, ia mengusulkan lebih baik jabatan presiden diperpanjang menjadi tujuh tahun. Tetapi, masa jabatan tersebut hanya berlangsung dalam satu periode.

"Intinya jangan sampai masa jabatan yang panjang itu berakibat stagnannya regenerasi, yang kedua dampak negatifnya dapat memupuk kekuasan sehingga menjadi dinasti " kata Andi.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengungkapkan adanya wacana perubahan masa jabatan presiden dan wakil presiden terkait amendemen UUD 1945.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Masa Jabatan Presiden 2 Periode Masih Ideal

Artinya, amendemen UUD 1945 tidak hanya sebatas menghidupkan kembali GBHN. 

Menurut Hidayat, ada anggota fraksi di MPR yang mewacanakan seorang presiden dapat dipilih kembali sebanyak tiga periode.

Ada pula yang mewacanakan presiden hanya dapat dipilih satu kali namun masa jabatannya diperpanjang menjadi 8 tahun.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Nasional
Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Nasional
Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Nasional
Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Nasional
Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Nasional
Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Nasional
Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Nasional
UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

Nasional
Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan 'New Normal'

Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan "New Normal"

Nasional
49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

Nasional
Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Nasional
Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Syarat 'New Normal' Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19

Kepala Bappenas Sebut Syarat "New Normal" Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X