Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR Minta Pemerintah Maafkan Pelaku Usaha Curang yang Akui Dosa

Kompas.com - 23/11/2019, 19:42 WIB
Ihsanuddin,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi. Melalui rekonsiliasi ini, ia berharap pemerintah bisa memaafkan pelaku usaha curang yang mengakui dosanya.

"Rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi akan menghadirkan stabilitas karena pelaku usaha curang mengakui dosanya dan pemerintah menerima pengakuan mereka dan memaafkannya untuk kemudian sama-sama membuka lembaran baru yang lebih transparan," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/11/2019).

Menurut Bamsoet, sejauh ini kompetisi memperebutkan investor dengan negara-negara kompetitor belum berhasil dimenangkan Indonesia.

Karenanya, diperlukan rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi dengan membangun iklim usaha yang business friendly.

Baca juga: Ace: Ketum Golkar yang Tugasi Jadi Ketua MPR Saja Dikhianati Bambang, apalagi Akar Rumput

Ia meyakini rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi akan menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong.

Ini juga dapat menjadi solusi saling menguntungkan antara dunia usaha dengan pemerintah dalam menghadapi situasi ekonomi dunia yang semakin memburuk akibat ancaman resesi dan perang dagang Amerika Serikat- China.

"Dukungan kuat legislatif kepada eksekutif harus ditunjang dengan kinerja tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju yang fokus mengurus perekonomian. 

Baca juga: Soal Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden, Ketua MPR: 2 Periode Sudah Tepat

Kandidat Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024 ini mengingatkan, perdamaian dan stabilitas adalah prasyarat penting untuk kemajuan dan pembangunan.

Presiden Joko Widodo dengan dibantu tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju benar-benar perlu mempertimbangkan gagasan rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi untuk segera dilaksanakan.

Ia yakin gagasan ini bisa terwujud karena pemerintah memiliki dukungan kuat legislatif.

"Saya sebagai Ketua MPR RI mendorong agar Presiden dapat mewujudkan rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi sesegera mungkin. Apabila gagasan ini terwujud, saya yakin keadilan dan kesejahteraan akan segera hadir di tengah- tengah kehidupan seluruh komponen bangsa, dan dukungan kuat legislatif kepada eksekutif pun niscaya akan semakin menguat," pungkas Bamsoet.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com