Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Kompas.com - 22/11/2019, 11:13 WIB
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan di Kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Ketua MPR RI Syarief Hasan di Kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, partainya tak ingin ada penambahan masa jabatan presiden

Ia pun menyebut tak tahu soal adanya wacana tersebut.

"Enggak tahu, itu mungkin selentingan saja, tapi yang jelas itu tidak merupakan salah suatu dari agenda," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

"Saya pikir sudah cukup 2 kali 5 tahun. Ya tidak urgensinya dan belum ada pikiran untuk sampai sejauh itu," tambah Wakil Ketua MPR ini.


Baca juga: Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Syarief menjelaskan, rencana MPR untuk amendemen UUD 1945 baru dalam tahapan penyempurnaan badan pengkajian.

Selain itu, MPR masih melanjutkan silaturahim kebangsaan ke pimpinan-pimpinan parpol.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengungkapkan adanya wacana perubahan masa jabatan presiden dan wakil presiden terkait amendemen UUD 1945.

Artinya, amendemen UUD 1945 tidak hanya sebatas menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Baca juga: Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di Tengah Rencana Amendemen UUD 1945

Menurut Hidayat, ada anggota fraksi di MPR yang mewacanakan seorang presiden dapat dipilih kembali sebanyak tiga periode.

Ada pula yang mewacanakan presiden hanya dapat dipilih satu kali namun masa jabatannya diperpanjang menjadi 8 tahun.

"Ada juga yang mewacanakan untuk satu kali saja tapi dalam delapan tahun. Itu juga kami tidak bisa melarang orang untuk berwacana," ujar Hidayat saat memberikan keterangan seusai bertemu Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Masih Selidiki Bahan Dasar Peledak di Monas

Polisi Masih Selidiki Bahan Dasar Peledak di Monas

Nasional
Setelah Bamsoet Mundur, Bagaimana Nasib Loyalisnya di Partai Golkar?

Setelah Bamsoet Mundur, Bagaimana Nasib Loyalisnya di Partai Golkar?

Nasional
Baleg DPR Targetkan Pengesahan 150 UU Selama Lima Tahun

Baleg DPR Targetkan Pengesahan 150 UU Selama Lima Tahun

Nasional
Polisi Disebut Tak Beri Surat Penangkapan Saat Tangkap Mahasiswa Papua di Depok

Polisi Disebut Tak Beri Surat Penangkapan Saat Tangkap Mahasiswa Papua di Depok

Nasional
Ketum GP Ansor: Kami Harap Wapres Banyak Bicara soal Ekonomi Syariah, Bukan Radikalisme

Ketum GP Ansor: Kami Harap Wapres Banyak Bicara soal Ekonomi Syariah, Bukan Radikalisme

Nasional
Jaksa KPK Beberkan Sumber Gratifikasi Rp 4,22 Miliar yang Diterima Nurdin Basirun

Jaksa KPK Beberkan Sumber Gratifikasi Rp 4,22 Miliar yang Diterima Nurdin Basirun

Nasional
Penyidikan Kasus Garuda Indonesia Selesai, Emirsyah Satar Segera Disidang

Penyidikan Kasus Garuda Indonesia Selesai, Emirsyah Satar Segera Disidang

Nasional
Maju Caketum PAN, Asman Abnur Siap Bersaing dengan Zulkifli Hasan

Maju Caketum PAN, Asman Abnur Siap Bersaing dengan Zulkifli Hasan

Nasional
20.000 Ton Beras Bulog yang Rusak Akan Dijual Murah

20.000 Ton Beras Bulog yang Rusak Akan Dijual Murah

Nasional
Aburizal Dorong Airlangga Jadi Capres, Akbar Tandjung: Masih Terlalu Dini

Aburizal Dorong Airlangga Jadi Capres, Akbar Tandjung: Masih Terlalu Dini

Nasional
Pemerintah Usulkan 15 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Pemerintah Usulkan 15 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Nasional
Anak dan Menantu Jokowi Maju Pilkada, Istana: Jangan Anggap Dinasti Politik

Anak dan Menantu Jokowi Maju Pilkada, Istana: Jangan Anggap Dinasti Politik

Nasional
Soal Tas Bertuliskan 'Pemprov DKI Jakarta' Berisi Uang di Rumah Nurdin Basirun, KPK Akan Dalami

Soal Tas Bertuliskan "Pemprov DKI Jakarta" Berisi Uang di Rumah Nurdin Basirun, KPK Akan Dalami

Nasional
Wapres Sebut Pemberantasan Korupsi Jalan Terus Meski Tanpa Perppu KPK

Wapres Sebut Pemberantasan Korupsi Jalan Terus Meski Tanpa Perppu KPK

Nasional
Soal Dorongan Jadi Capres, Airlangga Ingin Konsentrasi ke Munas Dulu

Soal Dorongan Jadi Capres, Airlangga Ingin Konsentrasi ke Munas Dulu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X