PDI-P: Masa Jabatan Presiden Cukup 2 Periode

Kompas.com - 21/11/2019, 19:57 WIB
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) Ahmad Basarah menuturkan bahwa fraksinya tak sepakat dengan wacana perubahan masa jabatan presiden dalam UUD 1945.

Menurut Basarah ketentuan masa jabatan presiden saat ini sudah cukup untuk memastikan pembangunan naisonal berjalan.

Berdasarkan Pasal 7 UUD 1945, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Dengan demikian presiden dan wakil presiden dapat menjabat paling lama 10 tahun dalam dua periode.


Baca juga: Gerindra: Masa Jabatan Presiden Jangan Terlalu Lama, 2 Periode Cukup

" Masa jabatan presiden satu periode atau lima tahun kali dua (periode) itu sudah cukup untuk pemerintahan nasional, untuk memastikan pembangunan nasional itu berjalan," ujar Basara saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Basarah menilai saat ini yang dibutuhkan adalah menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), bukan mengubah ketentuan masa jabatan presiden dalam UUD 1945.

Ia berpendapat, dengan adanya GBHN, maka pemerintahan akan berjalan lebih efektif.

Sebab, rencana pembangunan nasional akan berkesinambungan meski terjadi pergantian kepemimpinan nasional.

Oleh sebab itu Basarah menegaskan Fraksi PDI-P hanya ingin amendemen UUD 1945 dilakukan secara terbatas.

"Apalagi nanti jika sudah ada haluan negara dan haluan pembangunan nasional. Kami memandang tidak ada urgensinya untuk mengubah konstitusi kita yang menyangkut tentang masa jabatan presiden," kata Basarah.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengungkapkan adanya wacana perubahan masa jabatan presiden dan wakil presiden terkait amendemen UUD 1945. Artinya amendemen UUD 1945 tidak hanya sebatas menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X