Staf KSP Teken Pakta Integritas, Moeldoko: Yang Tak Sepakat Cari Kerjaan Lain

Kompas.com - 18/11/2019, 17:19 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta seluruh pegawai di Kantor Staf Presiden (KSP) untuk menandatangani pakta integritas, Senin (18/11/2019). Dok KSPKepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta seluruh pegawai di Kantor Staf Presiden (KSP) untuk menandatangani pakta integritas, Senin (18/11/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta seluruh pegawai di Kantor Staf Presiden ( KSP) untuk menandatangani pakta integritas.

Moeldoko menekankan perlunya komitmen dan integritas tinggi dari semua karyawan di lingkungan KSP.

“Yang tidak sepakat dengan isinya dan tidak menandatangani, silakan untuk mencari pekerjaan lain. Tidak ada tempat bagi mereka di KSP,” kata Moeldoko dalam acara penandatanganan pakta integritas, Senin (18/11/2019) pagi, sebagaimana dikutip dari siaran pers KSP.

Pakta integritas tersebut merupakan pelengkap dari kode etik yang selama ini berlaku di KSP.

Baca juga: Vokasi P2TIM Bertemu Moeldoko, Cerita Kesuksesan Lulusan Vokasi Papua

 

Kode Etik KSP meliputi aspek religiusitas, integritas, dan profesionalitas, termasuk di dalamnya ada mekanisme penanganan bagi yang melanggar.

Pakta integritas yang harus diikuti seluruh karyawan di KSP ini terdiri dari tujuh butir.

Isinya antara lain menyebut "Menghindarkan segala bentuk benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas”.

Selain itu, “Berperan secara proaktif dalam mencegah dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela”.

Butir pakta integritas lainnya yakni "Tidak meminta dan/atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung terkait jabatan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku”.

KSP merupakan lembaga di lingkungan istana yang keberadaannya mengikuti masa bakti presiden dan wakil presiden terpilih.

Saat berakhirnya masa jabatan kabinet Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada 20 Oktober lalu, KSP dibubarkan terhitung 18 Oktober 2019.

Semua tenaga ahli yang telah membantu dalam masa jabatan lima tahun terakhir secara otomatis selesai masa baktinya.

Namun, KSP didirikan kembali di masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Moeldoko kembali terpilih sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Untuk mendukung kinerjanya, KSP kembali melakukan perekrutan tenaga profesional untuk mengawal program prioritas Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Moeldoko Usulkan Nama Calon Wakil KSP ke Jokowi

Hingga saat ini, baru 30 persen posisi terisi. Moeldoko secara terbuka membuka kesempatan bagi profesional baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama, swasta, pegawai negeri sipil, militer, partai politik, maupun relawan untuk mengisi posisi tersebut.

Namun, Moeldoko mengingatkan, saat bekerja di KSP mereka harus melepaskan politik praktis. Mereka bekerja untuk presiden dan wakil presiden.

“Tapi semua harus melalui proses rekrutmen yang ketat,” kata Moeldoko.

Hingga kini, sudah ribuan surat lamaran yang masuk. Moeldoko berharap akan mendapatkan orang-orang profesional dan terbaik untuk bekerja di KSP yang baru.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Nasional
Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Nasional
Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Nasional
Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Nasional
Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Nasional
JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

Nasional
PDI-P Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai saat Pilkada, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

PDI-P Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai saat Pilkada, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Sekeluarga Bisa Tes Usap Gratis Jika Ada Anggota Positif Covid-19

Sekeluarga Bisa Tes Usap Gratis Jika Ada Anggota Positif Covid-19

Nasional
Mendagri: Kampanye Pertemuan Terbatas Hanya di Daerah Sulit Sinyal

Mendagri: Kampanye Pertemuan Terbatas Hanya di Daerah Sulit Sinyal

Nasional
Operasi Yustisi 24 September: 143.260 Ditegur, Satu Disanksi Kurungan

Operasi Yustisi 24 September: 143.260 Ditegur, Satu Disanksi Kurungan

Nasional
Dirjen Dukcapil Minta Pemda Koreksi Angka Kematian

Dirjen Dukcapil Minta Pemda Koreksi Angka Kematian

Nasional
Alasan KPU Masih Bolehkan Kampanye Pertemuan Terbuka di Pilkada 2020

Alasan KPU Masih Bolehkan Kampanye Pertemuan Terbuka di Pilkada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X