Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSP Siap Tampung Relawan dan Kader Parpol, Moeldoko: Kami Pilih yang Profesional

Kompas.com - 05/11/2019, 13:59 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan pihaknya merekrut berbagai elemen untuk mengisi posisi staf di kantornya.

Ia mengungkapkan berbagai elemen tersebut bisa berasal dari relawan, kader partai, aktivis, dan selainnya. Namun ia memastikan semua elemen tersebut merupakan profesional di bidangnya.

"Saya pikir dua minggu sudah tuntas. Karena kami sedang memilih orang-orang yang profesional ya," ujar Moeldoko saat berbincang dengan Kompas.com, di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Baca juga: Moeldoko: Kalau Ada Menteri yang Mulai Belok, Saya Akan Kencang

Ia menambahkan, KSP selaku representasi presiden dan pemerintahan memerlukan banyak sosok yang bisa mengomunikasikan kinerja pemerintah terlepas itu baik maupun buruk hasilnya.

Nantinya, selain diisi lima deputi, KSP juga akan diisi oleh Wakil KSP. Namun, saaf ditanya siapa saja nama yang akan mengisi posisi tersebut, Moeldoko menjawab posisi tersebut masih belum terisi nama-namanya.

"Bisa LSM, kita ambil LSM, ambil parpol, ambil relawan. Tapi yang betul-betul profesional. Jadi posisi paling atasnya profesional," lanjut dia. 

"Siapkan orang-orang Anda yang paten, nanti akan kita seleksi di sini. Standar utamanya profesional paling atas. Kita sudah komunikasi," kata mantan Panglima TNI ini.

Diberitakan sebelumnya, KSP akan menampung relawan dan kader parpol yang bersedia bekerja untuk pemerintah.

Langkah ini ditempuh karena Moeldoko menyadari ada keberatan dari parpol pendukung dan kelompok relawan yang belum mendapat jatah menteri.

"Ya saya pikir kontribusi partai politik di pemerintahan tidak dibatasi menteri atau wamen. Saya juga memikirkan itu. Saya sudah konsultasi dengan partai politik. Oke lah nanti kita siapkan (posisi) di KSP," kata Moeldoko.

Parpol yang belum terakomodasi yakni Partai Hanura, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Baca juga: Siap Tampung Relawan dan Kader Parpol, KSP Cari yang Paten

Meski ikut mendukung Jokowi-Ma'ruf memenangkan pilpres 2019, namun ketiga parpol tersebut gagal di pemilu legislatif dan tak lolos ke Senayan. 

Moeldoko mengaku sudah bicara dengan pimpinan parpol-parpol tersebut. Ia meminta pimpinan parpol itu menyiapkan kader terbaik untuk membantu pemerintahan Jokowi-Ma'ruf lewat KSP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com