Staf KSP Teken Pakta Integritas, Moeldoko: Yang Tak Sepakat Cari Kerjaan Lain

Moeldoko menekankan perlunya komitmen dan integritas tinggi dari semua karyawan di lingkungan KSP.

“Yang tidak sepakat dengan isinya dan tidak menandatangani, silakan untuk mencari pekerjaan lain. Tidak ada tempat bagi mereka di KSP,” kata Moeldoko dalam acara penandatanganan pakta integritas, Senin (18/11/2019) pagi, sebagaimana dikutip dari siaran pers KSP.

Pakta integritas tersebut merupakan pelengkap dari kode etik yang selama ini berlaku di KSP.

Kode Etik KSP meliputi aspek religiusitas, integritas, dan profesionalitas, termasuk di dalamnya ada mekanisme penanganan bagi yang melanggar.

Pakta integritas yang harus diikuti seluruh karyawan di KSP ini terdiri dari tujuh butir.

Isinya antara lain menyebut "Menghindarkan segala bentuk benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas”.

Selain itu, “Berperan secara proaktif dalam mencegah dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela”.

Butir pakta integritas lainnya yakni "Tidak meminta dan/atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung terkait jabatan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku”.

KSP merupakan lembaga di lingkungan istana yang keberadaannya mengikuti masa bakti presiden dan wakil presiden terpilih.

Saat berakhirnya masa jabatan kabinet Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada 20 Oktober lalu, KSP dibubarkan terhitung 18 Oktober 2019.

Semua tenaga ahli yang telah membantu dalam masa jabatan lima tahun terakhir secara otomatis selesai masa baktinya.

Namun, KSP didirikan kembali di masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Moeldoko kembali terpilih sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Untuk mendukung kinerjanya, KSP kembali melakukan perekrutan tenaga profesional untuk mengawal program prioritas Jokowi-Ma'ruf.

Hingga saat ini, baru 30 persen posisi terisi. Moeldoko secara terbuka membuka kesempatan bagi profesional baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama, swasta, pegawai negeri sipil, militer, partai politik, maupun relawan untuk mengisi posisi tersebut.

Namun, Moeldoko mengingatkan, saat bekerja di KSP mereka harus melepaskan politik praktis. Mereka bekerja untuk presiden dan wakil presiden.

“Tapi semua harus melalui proses rekrutmen yang ketat,” kata Moeldoko.

Hingga kini, sudah ribuan surat lamaran yang masuk. Moeldoko berharap akan mendapatkan orang-orang profesional dan terbaik untuk bekerja di KSP yang baru.