Diperiksa KPK, Anak Yasonna Laoly Mengaku Ditanya soal Bisnisnya

Kompas.com - 18/11/2019, 16:24 WIB
Anak Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Yamitema Laoly, memberi keterangan pada awak media usai diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Senin (18/11/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DAnak Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Yamitema Laoly, memberi keterangan pada awak media usai diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Senin (18/11/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Putra Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly, mengaku ditanya soal bisnisnya saat diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (18/11/2019).

"Jadi saksi saja tentang OTT kemarin, untuk ya Pak Isa, Pak Dzulmi Eldin, Syamsudin. (Ditanya) macam-macam, bisnis apa, kerja apa, begitu saja," kata Yamitema kepada wartawan seusai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK.

Kepada wartawan, Yamitema juga mengaku kenal dengan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dan Kepala Dinas PUPR Medan Isa Ansari.

Namun, ia membantah bahwa perusahaan yang dipimpinnya pernah menjalin kerja sama dengan Pemkot Medan atau mengikuti lelang proyek di Pemkot Medan.

"Enggak ada, enggak ada pernah (kerja sama). Enggak ada (mengikuti lelang proyek, enggak ada sama sekali," ujar Yamitema.

Baca juga: Periksa Anggota DPRD Sumut Terkait Kasus Wali Kota Medan, Ini yang Didalami KPK

Hari ini penyidik memeriksa Yamitema atas statusnya sebagai Direktur PT Kani Jaya Sentosa yang banyak bergerak di bidang pembangunan jalan dan sekolah.

Ia diperiksa untuk tersangka Isa Ansyari yang merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Medan nonaktif.

Yamitema diperiksa sekitar 5 jam. Ia tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 10.07 WIB dan meninggalkan kantor KPK itu pada pukul 15.26 WIB.

KPK menetapkan Wali Kota Meda Dzulmi Eldin menjadi tersangka kasus dugaan suap dari Isa Ansyari. Dzulmi diduga menerima suap sebesar Rp 380 juta dari Februari hingga September 2019.

Baca juga: Menkumham Yasonna Minta Anaknya Tak Penuhi Panggilan KPK, Ini Alasannya

Kasus Dzulmi ini bermula pada 6 Februari 2019 ketika Dzulmi melantik Isa Ansyari menjadi Kepala Dinas PUPR Kota Medan.

Setelah pelantikan tersebut, Isa diduga rutin memberikan sejumlah uang kepada Dzulmi sebesar Rp 20 juta setiap bulan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Nasional
Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Nasional
Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Nasional
BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

Nasional
Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Nasional
Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Nasional
Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Nasional
Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Nasional
Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Nasional
Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Nasional
Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Nasional
Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Nasional
Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Nasional
TNI AL Ungkap Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan

TNI AL Ungkap Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan

Nasional
Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X