Kompas.com - 16/11/2019, 11:08 WIB
Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, menyatakan bahwa dukungan tersebut sudah tepat mengingat ada pertimbangan terkait keberhasilan Airlangga membawa Golkar keluar dari prahara yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Dok DPP GolkarKomisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, menyatakan bahwa dukungan tersebut sudah tepat mengingat ada pertimbangan terkait keberhasilan Airlangga membawa Golkar keluar dari prahara yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
Editor M Latief

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar, Kamis (14/11/2019) di Jakarta, sudah terlihat jelas bahwa mayoritas suara DPD provinsi yang berjumlah 33 dari 34 dan 7 dari 10 ormas Hastakarya sudah memberikan dukungan penuh kepada Airlangga Hartarto.

Mayoritas suara itu mengusulkan Ketua Umum Partai Golkar tersebut untuk maju dan kembali dipilih kembali sebagai Ketua Umum Golkar 2019-2024. Dalam keputusan Rapimnas lalu itu, Airlangga sendiri mempunyai ketegasan mengenai agenda Pilkada 2020.

"Pilkada adalah prioritas bagi kader Golkar, kepala DPD provinsi, kabupaten, kota yang berbasis survei elektabilitas lembaga yang telah di-endorse partai dan tanpa mahar," kata Airlangga.

Terkait jadwal Musda Golkar di daerah, Airlangga memutuskan akan digelar setelah pilkada atau Juni 2020. Hal ini juga menjadi salah satu rekomendasi untuk dibahas dalam Munas 2019. Selain itu, juga ada penekanan untuk Munas Golkar tetap mengutamakan musyawarah dan mufakat.

"Musyawarah mufakat ini harus berasaskan Pancasila dan merupakan bagian dari demokrasi yang mengacu pada AD dan ART Partai Golkar," ujar Airlangga.

Menurut Ketua Umum Golkar itu, musyawarah mufakat perlu dikedepankan mengingat 33 dari 34 DPD 1 dan 7 dari 10 ormas Hastakarya secara khusus telah memintanya untuk kembali mencalonkan diri.

"Mereka sudah mengadakan rapat pleno yang melibatkan DPD 2 di masing-masing daerah, bahkan masing-masing ormas juga sudah mengadakan rapat pleno," ucap Airlangga.

Adapun DPD 1 dan ormas sudah telah tegas menyebutkan untuk mendukung dan memilih AH dalam Munas Golkar sehingga munas berpotensi besar untuk aklamasi.

Nurul Arifin, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, menyatakan bahwa dukungan tersebut sudah tepat mengingat ada pertimbangan terkait keberhasilan Airlangga membawa Golkar keluar dari prahara yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

"Selain itu, ada juga beberapa keberhasilan Airlangga, terutama di Pemilu Legislatif 2019," kata Nurul.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Nasional
K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

Nasional
Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Nasional
Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Nasional
PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Nasional
Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Nasional
Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Nasional
Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Nasional
Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Nasional
Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Nasional
Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
UPDATE 19 April: Kasus Suspek Covid-19 Capai 63.736

UPDATE 19 April: Kasus Suspek Covid-19 Capai 63.736

Nasional
Kuasa Hukum Jumhur Ingatkan Ahli Bahasa Hati-hati Sebut Berita Media sebagai Kabar Bohong

Kuasa Hukum Jumhur Ingatkan Ahli Bahasa Hati-hati Sebut Berita Media sebagai Kabar Bohong

Nasional
UPDATE 19 April: 6.029.941 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.933.676 Dosis Pertama

UPDATE 19 April: 6.029.941 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.933.676 Dosis Pertama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X